Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB), menolak pemberlakuan aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT). Aksi penolakan dilakukan dengan menggelar aksi demonstrasi
Ratusan buruh di Tangerang menggelar demonstrasi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cikokol, Kota Tangerang, Selasa (22/2/2022). Aksi tersebut bentuk penolakan aturan baru tentang pencairan....
Partai Buruh bersama Serikat Buruh melayangkan ultimatum kepada Menaker Ida Fauziah segera mencabut Permanaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT dalam satu pekan ke depan.
Menaker, Ida Fauziyah memastikan, pihaknya akan melakukan revisi atau perbaikan aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Perindo melalui Juru Bicara Bidang Sosial Yerry Tawalujan mengapresiasi Presiden Jokowi yang memerintahkan Menaker Ida Fauziyah segera merevisi aturan JHT.
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Nusantara (HPN) menggeruduk kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan tujuan menolak aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT), Senin (21/2/2022).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan jajaran terkait untuk menyederhanakan proses pencairan JHT.
Serikat pekerja yang tergabung dalam DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meminta agar pemerintah segera mencabut Permenaker No. 2 Tahun 2022.
Sikap tegas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang hanya membolehkan JHT diambil pada usia 56 tahun disambut baik oleh Serikat....
Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Aliyah Mustika Ilham meminta Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait JHT dalam BPJS Ketenagakerjaan segara dicabut.
Petisi cabut Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) semakin menggema, sebanyak 422 ribu orang telah menandatanganinya.
Kebijakan terbaru pemerintah soal dana JHT sejatinya masih dibahas di badan pekerja LKS Tripartit Nasional, belum ada rapat pleno yang membahas persetujuan.
Seluruh peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kota Bandung diminta melengkapi data, mulai dari nomor induk kependudukan (NIK) hingga nomor rekening (norek)
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Jawa Barat telah menyediakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan pencairan