Warga DKI Jakarta yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinonaktifkan karena tidak berdomisili lagi di Jakarta tidak dapat mendaftarkan anaknya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Baca juga:....

Warga DKI Jakarta yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinonaktifkan karena tidak berdomisili lagi di Jakarta tidak dapat mendaftarkan anaknya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Pemprov DKI Jakarta diminta memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan akibat program penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP DKI Jakarta.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tengah melakukan verifikasi data NIK warga Jakarta yang masih tinggal di luar wilayah, seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta sudah memulai tahapan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga ber-KTP DKI yang tinggal dan menetap di luar Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengungkapkan, ada lebih dari 40.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP warga DKI Jakarta yang dinonaktifkan.

Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta mulai 12 April 2024 mendatang.

Disdukcapil DKI Jakarta menunda penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tak lagi tinggal di Jakarta hingga lebaran Idulfitri 1445 Hijriah.

Rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menertibkan administrasi kependudukan dengan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta....

Pemprov DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta mulai Maret 2024.

DJP mendorong Wajib Pajak untuk segera melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kementerian ESDM melaporkan jumlah pengguna yang melakukan transaksi pembelian LPG 3 Kg menggunakan merchant app Pertamina di Penyalur/Pangkalan resmi sebesar 31,5 juta nomor induk kependudukan (NIK).

Kementerian Keuangan mengungkapkan hingga awal 2024 belum seluruh Wajib Pajak (WP) melakukan pemadanan NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepala PRK BRIN, Nawawi menilai pengintegrasian data penerima bansos dan data kependudukan (NIK) lewat KTP Sakti Ganjar-Mahfud sebagai hal yang layak dilakukan.

Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi mundur ke 1 Juli 2024.

MNC Bank menyambut baik aturan penyesuaian NIK menjadi NPWP. MNC Bank percaya bahwa aturan ini akan memberikan banyak manfaat bagi nasabah bank, baik dari sisi kemudahan administrasi maupun kepatuhan....

Implementasi penuh penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) segera dilakukan oleh pemerintah. Berikut cara aktivasi NIK menjadi NPWP.

Kementerian Keuangan memastikan akan mendorong peningkatan migrasi NIK ke NPWP demi memperbuat basis data perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan alasan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) tak kunjung diimplementasikan.

Yoo Ah In dikabarkan memakai NIK sang ayah untuk mendapatkan obat tidur secara ilegal. Dia memperoleh resep obat itu dari dokter sambil berbohong.