Pemerintah kembali memberikan insentif PPN DTP (ditanggung Pemerintah) 100% untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun yang berlaku hingga akhir Desember 2024.

Kebijakan PPN diyakini dapat memberikan dampak positif bagi industri properti, melihat tren historis ketika kebijakan PPN-DTP diterapkan pada periode tahun 2021-2022 lalu.

Iinsentif 100% Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) geliatkan industri properti. Perhatian kepada sektor properti meyakini kalau memberikan pertumbuhan ekonomi nasional.

PT Purinusa Jayakusuma menawarkan 600-an rumah dari berbagai tipe mulai dari rumah 1 lantai hingga 2 lantai dengan harga mulai dari Rp600 jutaan.

Pemerintah lembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen sampai Desember 2024.

Apindo meminta pemerintah untuk mengkaji ulang terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Sebab, daya beli masyarakat sedang turun.

Direktur Celiode Bhima Yudhistira menyarankan, pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 mendatang, berikut pertimbangannya.

Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) meminta pemerintah tidak memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun/apartemen.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sudah masuk RAPBN Tahun 2025.

KAS Group bersinergi dengan agen properti yang tergabung dalam Arebi memasarkan produk ready stock di proyek Graha Laras Sentul (GLS), Bogor, Rabu (29/5/2024).

Pengembang properti PT Intiland Development Tbk (DILD) mengajak konsumen memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12% menjadi kewenangan pemerintahan yang baru

Soal PPN Naik dan RAPBN 2025, Menkeu Sri Mulyani mengaku sudah berkomunikasi dengan orang kepercayaan Prabowo.

Insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar menjadi angin segar bagi para keluarga muda.

Mekari Klikpajak, sebagai penyedia layanan pajak terpercaya, hadir dengan solusi eFaktur yang mudah digunakan untuk membantu pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Inilah saat yang tepat bagi Anda untuk merencanakan keputusan bijak dalam menggunakan uang THR, salah satunya bisa dengan DP villa impian di Bali.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo mengatakan, seperti yang sudah dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, PPN 12% ini akan melihat adanya transisi pemerintah baru.

Presiden Joko Widodo kepada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam pertemuan di Istana menyatakan akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan PPN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait rencana pemerintah yang akan melakukan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai ( PPN ) menjadi 12% di 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait rencana pemerintah yang akan melakukan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.