Pemerintah mengajukan sejumlah subtansi pokok perubahan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

RUU Cipta Kerja segera disahkan. Ini sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat, khususnya pelaku kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sejumlah serikat buruh akan melakukan aksi demonstrasi massal memprotes sejumlah ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Wakil Ketua Panja RUU Ciptaker di Baleg DPR, Achmad Baidowi mengatakan RUU Ciptaker masuk ke pembahasan Timus dan Timsin untuk kemudian diambil keputusan tingkat pertama.

Semua fraksi menyetujui draf klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja meskipun awalnya diskusi sangat alot sehingga harus disepakati melalui forum lobi.

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law hampir rampung. DPR memastikan, pembahasan regulasi sapu jagat tersebut tetap menempatkan kepentingan publik.

RUU Cipta Kerja di DPR memasuki babak akhir. Setelah berbagai penyempurnaan, regulasi ini diyakini akan menghandirkan perlindungan lebih bagi para pekerja.

Pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU, dinilai bisa memangkas hambatan-hambatan regulasi di sektor investasi dan permudah izin usaha.

Pandemi Covid-19 (virus Corona) telah membawa dampak tidak hanya bagi sektor kesehatan namun juga sektor perekonomian seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

Empat fraksi menyatakan menolak kelanjutan pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja, sedangkan tiga fraksi lainnya mengajukan syarat.

Ke-10 materi klaster ketenegakerjaan itu adalah bagian umum yang memuat ketentuan dalam sejumlah UU yang akan direvisi.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut UMKM berkontribusi besar pada perekenomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja paling banyak.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyambut gembira keputusan Baleg DPR yang mengeluarkan klaster pendidikan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Ekspor manufaktur Indonesia disebut termasuk terendah di Asia, karenanya investasi berorientasi ekspor jadi salah satu instrumen dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketentuan pemberian kompensasi dan ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam RUU Cipta Kerja menjadi UU dinilai menguntungkan bagi pekerja atau buruh.

Pengamat ekonomi dari Universitas Perbanas, Piter Abdullah mengatakan, dua faktor tersebut pertama, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law bisa selesai tanpa konflik.

Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya menyebut ekspor manufaktur Indonesia termasuk terendah di Asia. Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan transformasi ekonomi untuk memprioritaskan....

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersuara lantang mengenai rencana pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Selama lebih dari satu semester, pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, politik, dan sebagainya.

Pandemi Corona telah membawa kondisi Indonesia ke jurang resesi. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian nasional.