Kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai penting bagi Indonesia. Diharapkan, UU tersebut memberikan kepastian hukum, yang pada akhirnya menentukan investasi.
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tadjudin Nur Effendi meyakini masalah membludaknya pekerja baru bisa diatasi UU Cipta Kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) diyakini bakal semakin memudahkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam berusaha, sehingga bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Mendukung pengembangan....
Berbagai elemen masyarakat mendatangi gedung DPR RI Minggu (26/3/2023). Mereka menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Massa mengatakan Omnibus Law sempat diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan mogok nasional dengan mengerahkan 5 juta buruh sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja.
Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengutarakan, tanpa adanya UU Cipta Kerja, Indonesia tidak akan bisa membangun ekosistem kendaraan listrik.
Buruh menyoroti Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah diterbitkan untuk menggantikan UU Cipta Kerja. Dimana menurut pentolan buruh, hal itu memungkinkan segala jenis pekerjaan bisa diterapkan sistem outsourcing.
Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait cipta kerja, berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan MK nomor 38/PUU/2009.
Kementan melalui Ditjenbun menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perizinan Berusaha Sub Sektor Perkebunan di Medan, Sumatera Utara, Rabu (12/10/2022).
Mengulas implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja berdampak positif pada realisasi investasi Indonesia dengan memberikan beberapa hal kepada pelaku usaha.
Hakim MK Suhartoyo berpendapat pekerja yang berhenti membayar iuran JHT karena di-PHK atau mengundurkan diri harus tetap dipertimbangkan untuk diberikan haknya