Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, terus melakukan reforma agraria sebagai salah satu upaya pemerataan.
Kementerian/lembaga termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersiap agar krisis ekonomi global tak dirasakan oleh masyarakat.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, beserta rombongan, kunjungan kerja ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Menteri Hadi langsung menemui perwakilan warga, Bupati Blora dan unsur Forkompinda lainnya.
KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melanjutkan arahan Presiden Jokowi terkait reforma agraria. Karenanya itu, Moeldoko kemudian menggenjot reforma agraria ini.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur mendukung sektor UMKM naik kelas. Upaya tersebut ditunjukkan dengan implementasi Reforma Agraria.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat mandat untuk menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria.
Bupati Tulang Bawang diwakili Sekda Anthoni hadiri rapat persiapan penentuan lokasi Tora dan Kampung Reforma Agraria oleh Dinas Pertanahan Tulang Bawang, Selasa (28/6/22).
Perubahan kursi pimpinan menteri dan wakil menteri ATR/BPN mesti dilihat sebagai keseriusan negaradalam hal ini pemerintah pusatuntuk menyelesaikan kasus pertanahan yang menumpuk.
Upaya penanganan konflik agraria sudah mulai dipetakan dan dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai mampu menjalankan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang agraria.
Sejumlah petani yang tergabung dalam Komite Penggerakan Reforma Agraria melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Indramayu, Jawa Barat, Rabu (8/6/2022). Aksi petani tersebut menutut pemerintah segera....
Redistribusi sertifikat tanah yang gencar dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sebagai komitmen menuntaskan persoalan konflik pertanahan di Tanah Air.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan redistribusi aset melalui sertifikat tanah kepada masyarakat.