Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menegaskan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Sulsel, menerapkan prinsip akuntabilitas

Seratusan mahasiswa Kota Palopo yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi kantor DPRD Kota Palopo, Senin (29/6/2020) siang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba menyepakati pembentukan tiga panitia khusus (pansus) terkait anggaran penanganan COVID-19.

Pemerintah didorong agar mempercepat penyerapan anggaran untuk penanganan COVID-19 dalam melawan kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini

Ketertutupan pemerintah mengenai penggunaan anggaran COVID-19 ini meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi.

Anggaran untuk penanggulangan virus corona (Covid-19) dan dampaknya terus mengalami perubahan. Awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Kemudian, tiba-tiba angkanya....

Ekonom menilai serapan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 belum optimal. Padahal, mestinya pemerintah bisa menyalurkan anggaran untuk tes Covid-19 untuk mencakup 10% populasi.

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia itu mengingatkan pemerintah agar memprioritaskan persoalan tersebut, apalagi sudah ada UU Pesantren.

Anggaran untuk penanggulangan virus corona (Covid-19) dan dampaknya terus mengalami perubahan. Awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Covid-19 pada Mei 2020 sebesar Rp405,1 triliun.

Alokasi anggaran yang dikeluarkan Pemerintah dalam penanganan virus corona (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai tanpa basis perhitungan yang matang.

Anggaran Rp262,57 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menangani COVID-19 belum terserap maksimal. Realisasinya baru sekitar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi covid-19 masih rendah, dimana saat ini baru 1,54%

Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Covid-19 baru 1,54% dari total anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Sehingga realisasi anggaran Covid-19 harus diperbaiki.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Dewan akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada 2020.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ikut mengawal dan mengawasi alokasi anggaran penanganan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan pejabat pemerintah di pusat maupun daerah tak main-main menggunakan anggaran bencana, terutama saat pandemi....

Mereka merasa tidak pernah mengetahui besaran anggaran yang digunakan. Padahal, anggaran tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main soal akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Mahasiswa menuntut Pemkot Makassar bersikap lebih transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan virus corona baru alias covid-19 yang nilai berfantastis.