Wakil Presiden (Wapres), Maruf Amin memberikan usulan jika seorang yang menerima bansos yang disalahgunakan untuk bermain judi dicabut jadi penerima manfaat.

Wapres KH Maruf Amin memberikan tanggapannya mengenai ramainya perbincangan korban judi online dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal keluarga yang terdampak judi online yang akan menerima bantuan sosial (Bansos). Jokowi menegaskan, belum ada dana atau arahan khusus dari dirinya terkait....

Pengamat ekonomi mempertanyakan, logika pemerintah ketika sudah jelas bahwa judi ini tindakan kriminal, apa pantas pelakunya diberi bansos?

Pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebut korban judi online diusulkan masuk daftar penerima bantuan sosial (bansos) menjadi polemik.

Psikolog Meity Arianty ikut mengkritisi usulan pemerintah terkait dengan korban judi online (judol) yang akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan akan melakukan seleksi bagi penerima bansos akibat judi online.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan penerima bansos korban judi online adalah keluarga yang jatuh miskin.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mempertanyakan soal kepantasan bansos untuk pemain judi online.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku siap membantu korban judi online selama tidak dilarang oleh negara dan merupakan masyarakat miskin.

Mensos, Tri Rismaharini menanggapi pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang mengatakan korban judi online dapat dimasukkan ke DTKS dan mendapat bansos.

Mensos Tri Rismaharini tak masalah korban judi online masuk daftar penerima bansos. Wanita yang akrab disapa Risma ini mengaku siap memberikan bansos jika datanya sudah siap.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa banyak korban judi online menjadi orang miskin.

Mantan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics, M Kuncoro Wibowo divonis 6 tahun penjara.

Mantan Direktur Utama PT BGR Logistics, M Kuncoro Wibowo divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021.

Sekjen Kemensos Robben Rico menegaskan dana bantuan sosial atas keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak bertransaksi, sudah dikembalikan ke kas negara.

PT Pos Indonesia telah menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako hingga 97% dari total 4 juta KPM yang ditargetkan.

Pemprov Jakarta menemukan 25.185 penerima program bantuan sosial (Bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) tidak tepat sasaran.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics, M Kuncoro Wibowo dipenjara 9 tahun penjara. Dia diduga kuat....

Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren dituntut 13 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga....