Potensi keruginan negara hingga mencapai ratusan miliar tersebut diperkuat dengan keberadaan 1.600 kontainer berisi beras yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Demurrage atau denda impor beras menjadi sorotan usai terungkapnya 1.600 kontainer berisi beras tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang diungkap Kemenperin.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar turut menyoroti terkait demmurage beras impor yang beropotensi merugikan negara.

Partai Perindo menyarankan penguatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi beras domestik menyoal skandal demurrage beras senilai hampir Rp300 miliar.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendry Saragih menerangkan, bahwa skandal demurrage impor beras merupakan bukti kegagalan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio menilai demurrage atau denda beras impor sebesar Rp294,5 miliar merupakan persoalan yang tidak wajar dengan sistem kerja lintas sektoral.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti soal data manipulatif kebijakan impor beras dari pemerintah di tengah mencuatnya skandal demurrage Rp294,5 miliar yang diduga melibatkan Bulog dan Bapanas.

KPK dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melakukan koordinasi guna mendalami data terkait dugaan keterlibatan Bapanas-Bulog dalam persoalan demurrage beras impor.

Bantuan sosial berupa 10 ton beras didistribusikan kepada 1.000 kepala keluarga (KK) korban banjir bandang di lima Nagari, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar meminta agar dugaan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar segera ditindak aparat penegak hukum.

Demmurage sebesar Rp294,5 miliar diduga kuat terjadi adanya unsur kesengajaan. Padahal Bulog telah memiliki sistem dan mekanisme impor beras yang sudah berjalan sangat lama.

Akademisi mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan terkait denda beras impor atau demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara tegas meminta agar pemerintah tidak mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan.

Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri mengajak Partai Perindo untuk menanam 10 tanaman pendamping beras untuk mengantisipasi keterbatasan bahan pangan akibat negara lain menutup impor ke Indonesia.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno menilai pentingnya kedaulatan pangan ketimbang pengelolaan tambang. Megawati pun turut menyoroti fenomena bagi-bagi tambang saat ini.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menilai pentingnya kedaulatan pangan ketimbang pengelolaan tambang. Ia pun turut menyoroti fenomena bagi-bagi tambang.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggaungkan gerakan stop boros pangan di tengah skandal demmurage beras impor Rp294,5 miliar yang menyeret Bulog.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mewanti-wanti soal bahaya perubahan iklim yang akan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan.

Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto mendorong penegak hukum bergerak cepat untuk menyelidiki kasus dugaan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengaku optimistis Indonesia mampu mewujudkan swasembada dalam waktu kurang dari tiga tahun ke depan.