Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tak bakal selalu diterima masyarakat. Sehingga, akan....

Pada Perppu No.2 Tahun 2022 yang diteken 30 Desember lalu itu mengatur tentang sektor Ketenagakerjaan, salah satunya ketentuan waktu libur mingguan buruh.

Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mengapresiasi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan penetapan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) pada 2022. Kedua hal tersebut menunjukkan....

Presiden menegaskan pencabutan PPKM bukan akibat penerbitan UU Ciptaker.

Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 memberikan landasan hukum dan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk mendiversifikasi usahanya.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) setidaknya memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah mengambil langkah strategis dengan mempercepat implementasi UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja melalui sosialisasi yang dipusatkan di Batam.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai penuh kontroversi dan banyak merevisi undang-undang yang sudah ada.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid menilai DPR dan pemerintah akan sulit menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja (Ciptaker) dalam kurun waktu dua tahun, seperti yang....

Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan menyelesaikan revisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kurang dari 2 tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cacat formil dan inkonstitusional bersyarat disambut abu-abu oleh perwakilan buruh. Putusan MK tersebut dinilai....

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang ( UU ) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan empat pemohon.

Mahkamah Kostitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mencapai 1.187 halaman yang berisi revisi dari puluhan UU di luar Peraturan Pemerintah (PP) pendukungnya dirasa menyulitkan masyarakat untuk memahaminya.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan uji formil UU Cipta Kerja, yang salah satunya diajukan oleh anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Syafril mengatakan sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja, ASO dilakukan secara serentak, bukan dalam tahapan-tahapan.

Lewat ketua asosiasi, sejumlah kepala daerah menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait aturan turunan UU Cipta Kerja.

Pemerintah mengajak pelaku usaha dan buruh sawit untuk bersama-sama melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan peraturan pelaksananya.

Sejumlah kalangan menilai Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak melindungi lingkungan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi di Gedung MK, Senin (12/4).