Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) menggandeng Universitas Indonesia (UI) untuk mengirimkan dokter muda ke berbagai pelosok desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain menjadi pilot project SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang, Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan terpilih sebagai pilot project Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) oleh Badan Pusat Statistik.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di era kepemimpinan Abdul Halim Iskandar kembali diterpa isu jual-beli jabatan.
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar(kiri) bersama Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo (kanan) usai melakukan penandatanganan MoU di Kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi....
Surat edaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengenai kewajiban desa kembali menyalurkan bantuan langsung tunai
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
KPK meminta pendataan penerima bansos dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan koordinasi berkelanjutan dengan instansi pusat dalam pemberian bansos
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengandeng enam perguruan tinggi DIY untuk memberdayakan masyarakat desa. Sebagai tindaklanjutnya Menteri Desa, PDTT, Abudl....
Kemendes PDTT mengungkapkan, pihaknya telah membuat aplikasi yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli khusus untuk masyarakat yang tinggal di daerah.
Dirjen PDT Kemendes PDTT, Samsul Widodo menceritakan, sempat ditertawakan lantaran mengajarkan masyarakat di daerah Timur Indonesia berjualan secara online.
Gubernur Jabar mengapresiasi langkah Kemdagri yang bakal memasukkan daftar warga penerima bantuan sosial (bansos) ke dalam data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil.
Butuh perjuangan cukup berat bagi Kemendes PDTT karena exercise untuk Rp512 miliar sudah dilaksanakan dan selesai, kemudian ada surat terbaru harus menambah sekitar Rp700 miliar lagi.