Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat kerugian keuangan negara terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Hingga kini, KPK masih....

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui sedang mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

KPK menetapkan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, I Nyoman Darmanta sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2023).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menanggapi kabar penggeledahan Kantor Kemnaker oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK dikabarkan menggeledah di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2023).

Wamenaker mengatakan, tidak menutup peluang untuk meninjau ulang kebijakan pemotongan upah buruh padat karya 25% yang teruang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

Badai PHK tengah melanda pekerja di berbagai sektor industri di Indonesia. Namun, keputusan PHK tersebut tidak boleh diambil semena-mena oleh pemberi kerja.

PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), perusahaan manufaktur dan eksportir perhiasan emas terkemuka di Indonesia, meraih penghargan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Ribuan buruh pabrik garmen, tekstil, hingga alas kaki menjadi korban PHK sejak akhir tahun lalu hingga saat ini imbas menurunnya order dari pasar ekspor.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher turut angkat bicara soal dugaan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Kemnaker mengharapkan, dalam peringatan Hari buruh internasional bisa menjadi refleksi untuk peningkatan kompetensi para pekerja menyambut era digitalisasi.

Kementerian Ketenagakerjaan akan memanggil perusahaan tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) yang telah diadukan di Posko THR.

Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 ditutup per 28 April 2023. Posko THR telah menerima 2.369 aduan, di antaranya ada 1.197 aduan THR tidak dibayarkan.

Belum mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) hingga hari ini, para pekerja bisa mengadukan masalahnya ke Kementerian Ketenagakerjan (Kemnaker) melalui jalur ini.

Sejak dibuka pada 28 Maret 2023, Kemnaker mencatat Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan terkait masalah pembagian THR.

Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo, Yerry Tawalujan meminta, agar Kemenaker membantu pencairan tunjangan hari raya (THR).

Cara menghitung THR menjadi hal yang banyak ditanyakan para pekerja atau karyawan jelang Hari Raya. Tak sedikit karyawan yang masih kebingungan.

Kemnaker tengah merevisi dua Peraturan Pemerintah (PP) menyusul disahkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).