Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera mendorong penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 1998 lewat restorative justice atau keadilan restoratif.

Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut PDIP akan membentuk tim hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM berat.

Kemendikbudristek memberikan beasiswa pendidikan di tiga lokasi yang menjadi target penyaluran yaitu di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Indonesia bertujuan untuk memulihkan luka bangsa di masa lalu dan....

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia.

Selain Golden Visa, Secondhome Visa, Relaksasi masa kunjungan atau masa tinggal, dan KITAS, pemerintah juga akan mempermudah kartu izin tinggal tetap (KITAP).

Data temuan terakhir soal jumlah eksil korban pelanggaran HAM berat tersebut masih bisa bertambah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memimpin kick off atau dimulainya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu pada Selasa, 27 Juni 2023 di Aceh.

Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso merupakan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Beberapa waktu lalu ia ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai....

Aktivis 98 Nezar Patria mengapresiasi perkembangan pengusutan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah memetakan 30 orang warga negara Indonesia korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terasing atau eksil di kawasan Eropa.

Yudo meminta agar pasukan-pasukan di Papua fokus memberantas Kelompok Separatis Teroris (KST) yang nyata-nyata turut menyerang prajurit TNI.

Perang Rusia di Ukraina telah memicu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang luas. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PBB pada pembukaan sesi ke-52 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung soal kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina. Pandangan ini disampaikan Puan dalam Forum Parlemen OKI.

Pemerintah diminta menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Permintaan itu disampaikan dalam peringatan 16 tahun aksi Kamisan.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengungkapkan, bahwa ada sekitar 6.000 korban yang telah terverifikasi, masuk ke dalam pelanggaran HAM Berat.

Komnas HAM telah mencermati tanggapan Presiden Jokowi. Hal ini terkait pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu sebelum hingga sesudah tahun 2000 di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu memberikan keterangan terkait pelanggaran HAM masa lalu di Istana Merdeka, Jakarta,....

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di berbagai peristiwa sebelum dan sesudah tahun 2000.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima laporan terkait pelanggaran HAM di masa lalu. Pelanggaran HAM bahkan terjadi di berbagai peristiwa di negeri ini.