Serikat Perusahaan Pers (SPS) menolak RUU Penyiaran yang sedang digodok oleh DPR RI. SPS meminta agar DPR melakukan peninjauan ulang atas RUU Penyiaran ini.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun menolak pasal-pasal yang merugikan kebebasan pers dalam draf RUU Penyiaran. PWI menyoroti dua klausul dalam RUU Penyiaran itu.

LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menilai draf RUU Penyiaran akan membawa jurnalisme Indonesia menuju masa kegelapan.

Draf RUU Penyiaran menjadi polemik di kalangan insan pers. Terdapat pasal yang dianggap mengancam kebebasan pers. Konstituen pers segera menemui elite partai politik di DPR supaya draf RUU Penyiaran tidak....

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana menyebutkan sejumlah upaya mengganjal kebebasan pers telah dilakukan selama 17 tahun ke belakang, dimulai sejak 2007.

Draf RUU Penyiaran dikecam konstituen pers karena dianggap merenggut kebebasan pers. Salah satu klausal dalam RUU penyiaran itu, sengketa pers akan ditangani Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebutkan, kalau konstituen pers tak dilibatkan dalam perumusan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran, Rabu (15/5/2024).

Dewan Pers menolak draf revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang dianggap memberangus pers.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana menyebut, upaya merenggut kebebasan pers telah dilakukan sejak 17 tahun silam. Namun, upaya merenggut kebebasan pers kali ini langsung menyerang....

Dewan Pers menolak draft RUU Penyiaran yang didalamnya merusak dan merugikan bagi produk jurnalistik yang berkualitas.

Dewan Pers menolak rencana DPR menyusun draft revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran. Sebab yang didalamnya merusak dan merugikan bagi produk jurnalistik yang berkualitas.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan tentang beberapa alasan pihaknya menolak revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang sedang dibahas oleh DPR.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menolak Pasal 50 B Ayat 2 dalam draf revisi Undang-Undang (UU) penyiaran, tentang larangan penayangan eksklusif jurnalistik.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menaruh perhatian terhadap draf revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran baik dari sisi proses penyusunan maupun substansi.

Dewan Pers menyoroti dan mengkritik draf revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran berdasarkan draf yang dibahas dalam rapat Baleg DPR pada 27 Maret 2024.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana meminta DPR dan pemerintah untuk berdiskusi dengan pegiat dan organisasi pers terkait perancangan Draf RUU Penyiaran.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (tengah) memimpin konferensi pers dalam penanganan bencana di beberapa wilayah Indonesia di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/5/2024).....

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu bersama Corporate Secretary BTN Ramon Armando membagikan paket sembako secara simbolis kepada kaum disabilitas serta warga sekitar Menara BTN, di Jakarta, Selasa....

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan pihaknya mengecam tindakan kekerasan jurnalis oleh Oknum TNI di Halmahera Selatan beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan, mengecam tindakan kekerasan jurnalis oleh oknum TNI di Halmahera Selatan beberapa waktu lalu, Senin (1/4/2024).