Guru Besar ITS Mukhtasor menyarankan pemerintah menyiapkan anggaran melalui APBN untuk menanggung konsekuensi dari upaya pengembangan PLTS Atap secara masif.

Rencana revisi Permen ESDM No 49/2018 dinilai lebih fokus pada pertimbangan aspek ekonomi-bisnis, dan belum memenuhi aspek strategis lainnya secara harmonis.

Sebagai entitas bisnis dan pelayanan publik, PLN harus sehat dan untung agar bisa berkontribusi bagi keuangan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain adanya risiko susut daya saat distribusi, serta biaya investasi jaringan yang sudah dikeluarkan oleh PLN.

Pemerintah perlu mewaspadai ketahanan APBN terkait dengan rencana pengembangan PLTS Atap seperti yang tertulis dalam draf RUU Energi Baru Terbarukan.

Terlepas tujuannya untuk mendorong pengembangan EBT di dalam negeri, revisi regulasi PLTS Atap dinilai berpotensi merugikan PLN dan para pelanggannya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 70 MWp PLTS Atap akan terpasang pada akhir tahun 2021.

Saat ini sekitar 4.000 pelanggan yang telah memasang PLTS Atap. Jumlah ini meningkat lebih dari 1.000% dibandingkan awal tahun 2018 yang hanya 350 pelanggan.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap belakangan ini menjadi primadona, baik untuk kebutuhan energi masyarakat maupun industri.

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti solar panel (PLTS Atap) terus mendapat dukungan dari berbagai untuk peningkatan penggunaan EBT dengan energy mix sebesar 23% pada 2025.

Sekjen DEN Djoko Siswanto melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama PLTS atap antara Setjen DEN, SKK Migas, PT LEN, dan Bank Mandiri.

Pemerintah tengah menyelaraskan regulasi melalui Perpres mengenai tarif listrik EBT dan revisi Permen ESDM agar orang lebih tertarik investasi PLTS Atap.

Minat pasar terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap mengalami lonjakan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Per Januari 2021 sudah ada 3.152 pelanggan.

Ada banyak alternatif Energi Terbarukan untuk memenuhi target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, namun PLTS terutama PLTS Atap adalah salah satu kunci untuk memenuhi target....

Aplikasi hasil inovasi peneliti P3TKEBTKE Kementerian ESDM ini mampu menginformasikan potensi kapasitas dan produksi PLTS Atap hingga biaya yang diperlukan.

Kementerian ESDM akan mengevaluasi Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018 dalam rangka mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap.

Nota kesepahaman tentang pembiayaan dan pemasangan sistem PLTAS atap antara Setjen DEN, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Len Industri sudah ditandatangani.

PT Pertamina (Persero) meresmikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di SPBU Pertamina. I

Pembangunan PLTS dilakukan di 63 SPBU COCO Pertamina yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jabar 37 titik SPBU, Jateng 11 titik SPBU, dan Jatim 15 titik SPBU.

Untuk menjawab tantangan kesenjangan akses informasi soal PLTS Atap, IESR membangun sebuah portal daring (online) SolarHub Indonesia (solarhub.id).