AMLI secara tegas bersikap mendesak dilakukannya revisi atas Peraturan pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Beragam rentetan kebijakan mulai dari PP hingga Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai gagal mengakomodir aspirasi stakeholder, karena perumusannya yang minim dialog.

Puluhan asosiasi lintas sektor menyatakan sikap penolakan atas berbagai kebijakan kontroversial terkait pengaturan produk tembakau pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Pelaku usaha ritel menyatakan penolakan terhadap wacana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Ahli hukum dari Universitas Trisakti, Ali Rido, menyoroti terkait potensi pelanggaran konstitusi dan HAKI yang mungkin timbul akibat kebijakan kemasan polos tanpa merek.

Salah satu yang paling mencolok adalah usulan kewajiban penerapan kemasan polos untuk produk tembakau dan rokok elektronik.

Mahasiswa Departemen Teknik Infrastruktur Sipil (DTIS) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memanfaatkan limbah filter rokok untuk mengurangi dampak kerusakan jalan aspal.

Inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,39 persen dan memberikan andil sebesar 0,96 persen terhadap inflasi umumnya.

Kalangan pengusaha dan pelaku industri kreatif menyatakan penolakan terhadap Pasal 449 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, Rabu (28/8/2024).

Pemerintah diwanti-wanti perlu berpikir secara moderat sebelum menerapkan kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).

(Kiri-Kanan) Wakil Ketua Umum Asosiasi Koperasi dan Ritel (AKRINDO), Anang Zunaed Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro Ketua Umum Himpunan....

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyebutkan kerugian akibat rokok ilegal di provinsi ini mencapai Rp121,77miliar. Angka ini tercatat selama tahun 2023.

Regulasi anyar penjualan rokok disebut berpotensi mematikan sektor UMKM, khususnya pelaku usaha asongan, pedagang kaki lima, warung kelontong, dan sektor ekonomi rakyat lainnya.

Sebanyak 16 kontainer rokok ilegal asal Uni Emirat Arab (UEA) diamankan Kantor Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, Selasa (6/8/2024). Rokok ilegal yang berjumlah sekitar 73 juta batang tersebut rencananya....

Pemerintah resmi mengeluarkan aturan larangan untuk menjual rokok secara eceran.

Larangan penjualan rokok eceran, menurut salah satu pedagang asongan, Zulfikar (30 tahun) bakal menekan pendapatan alias omzet harian.

Pemerintah melarang setiap orang menjual rokok secara eceran per batang kecuali rokok elektrik dan cerutu.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengkritisi program golden visa yang baru diterbitkan Pemerintah Indonesia untuk menarik investor besar asing.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 telah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Dalam aturan ini pedagang dilarang jual rokok secara eceran.

Manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Citra Arafiq buka suara terkait kebakaran pada ruangan genset di area parkir pada Rabu, 24 Juli 2024 malam. Komisaris Utama RSCA Fahd El Fouz Arafiq mengatakan, kebakaran....