Perubahan Pancasila hanya dapat dilakukan pada batang dan tubuh yang berisi dua bagian pokok yaitu sistem pemerintahan negara dan hubungan negara dengan warga.

Polemik RUU HIP yang berbuntut pembakaran bendera PDIP dinilai bentuk rendahnya pendidikan politik, solidaritas dan etika antarpartai politik di Parlemen.

Puluhan orang dari berbagai organisasi masa (Ormas) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yakni, Paksi Katon, Front Jihad Islam, Barisan Belanegara dan Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) menggelar aksi....

Sebaiknya RUU HIP harus dicabut dari prolegnas di DPRsehingga tak ada ruang bagi rezim yang berkuasa atau siapapun untuk memonopoli tafsir Pancasila.

Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam aliansi nasional anti komunis atau Aanak NKRI menggelar apel siaga Ganyang Komunis di Lapangan Merdeka Medan Jalan Balai Kota Kecamatan Medan Barat Sumatera Utara.

Massa gabungan dari berbagai ormas menggelar aksi damai di depan Monumen Mandala, Jalan Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/7/2020). Mereka menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang....

Ribuan massa yang terdiri dari berbagai Organisasi Massa Islam, Pemuda dan Santri gelar unjuk rasa di Simpang Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Minggu (5/7/2020).

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif meminta anggota DPR agar tidak memancing reaksi umat Islam dengan menunda apalagi mengganti judul RUU HIP.

Masa membawa spanduk dan poster berisi penolakan agar RUU HIP tidak dibahas, tidak ditunda, dan tidak disahkan menjadi undang-undang.

Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai, seharusnya pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Sobri Lubis mengancam akan menurunkan lebih banyak mujahid dan mujahidah ke Gedung DPR RI jika sang inisiator RUU HIP tidak segera diproses hukum. RUU HIP adalah....

Ketua Bamusi Zuhairi Misrawi mengaku bersyukur polemik RUU HIP mengubah pandangan sejumlah pihak yang awalnya mendukung negara teokrasi mendadak menjadi juru bicara Pancasila.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersikap tegas terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020.

Partai Golkar DIY menegaskan penolakannya terhadap RUU HIP. Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman menyebut kader sejumlah senior Golkar siap keluar dari partai jika Golkar nekat dukung RUU HIP.

Pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 mendatang, untuk merespons Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim DPR.

Masih adanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dikritisi oleh Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar RUU HIP dicabut dan diganti dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sejumlah ormas keagamaan bersepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Republik Indonesia.

Usulan Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno bersama veteran dan purnawirawan TNI Polri agar HIP diubah judul dan substansinya, ditanggapi PKS.

Wakil Presiden ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno bersama veteran dan purnawirawan TNI Polri mengusulkan RUU tentang HIP diubah judul dan substansinya.