Produksi BBM rendah sulfur tersebut punya ongkos yang lebih besar ketimbang BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal aturan yang berhubungan dengan pembatasan BBM subsidi.

APERSI menyatakan hingga saat ini belum ada realisasi dari kebijakan kuota rumah subsidi FLPP tahun 2024 yang akan ditambah sebanyak 34 ribu atau menjadi 200 ribu unit.

Sejumlah nelayan di Kabupaten Pandeglang mengaku kesulitan melaut seiring dengan diterapkannya kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baik solar maupun pertalite.

Legislator menekankan, bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM menjadi beban yang cukup berat bagi APBN di tengah rencana pembatasan BBM.

Mulai 2025 pemerintah berencana menerapkan subsidi KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berpotensi menaikkan tarif, rencana ramai ditolak masyarakat.

Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi berapa kali sudah diwacanakan pemerintah, namun hingga kini belum juga diterapkan.

Menko Marves Luhut mengatakan teknologi artificial intelligence (AI) akan dimanfaatkan di SPBU Pertamina. Hal ini disampaikan Pandjaitan di JCC, Kamis (5/9/2024).

Sejumlah pengendara saat melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di SPBU Pertamina, Jakarta, Jumat (6/9/2024). PT Pertamina Patra Niaga tidak akan menghentikan penyaluran bahan bakar minyak atau....

Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengungkapkan Hanya 6% penerima subsidi BBM yang tepat sasaran

Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan hingga saat ini penyaluran Bahan Bakar Mineral (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar belum tepat sasaran.

Pemerintah dan Banggar sepakat memangkas anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2025. Sebab, asumsi kurs rupiah dalam RAPBN 2025 yang turun dari RP16.100 ke Rp16.000.

Penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK menuai pro kontra. Banyak masyarakat yang menolak namun tidak sedikit juga yang mendukung langkah tersebut.

Erick Thohir mengaku dirinya belum mengtahui aturan subsidi tarif KRL berbasis NIK. Ia meminta sistem tersebut harus dibahas bersama sebelum resmi ditetapkan.

Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan alias NIK.

Kemenhub penetapan tarif KRL berbasis NIK akan diterapkan secara bertahap. Sekaligus transisi untuk menetapkan tarif baru KRL yang akan naik disaat bersamaan.

Wacana menerapkan subsidi tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menuai reaksi keras dari komunitas pengguna KRL.

Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 1 Oktober 2024, mendatang. Baca juga: Pemerintah Bocorkan Soal Potensi Harga BBM Naik per 1 Juli NantiMeski....