Kepala Kantor KPPU Wilayah I-Medan, Ridho Pamungkas menemui langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) dan asosiasi pelaku usaha yang ada di Kota Batam
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan pakar hukum persaingan usaha, Prof Ningrum Natasya Sirait, mengatakan KPPU bisa menggunakan hak inisiatif terkait wacana pelabelan BPA pada kemasan....
KPPU Republik Indonesia menyoroti rencana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM jenis pertalite dan slar di Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) Pertamina.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya kesepakatan harga (kartel) dalam penentuan tarif tiket ferry penyeberangan dari Batam ke Singapura dan rute sebaliknya.
KomisionerKomisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU), Chandra Setiawan, mengatakan secara pribadi tidak setuju ada pelabelan Bisfenol A (BPA) terhadap kemasan galon guna ulang.
Usai ngotot mengejar mafia minyak goreng, begini respons Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas pernyataan Mendag Zulkifli Hasan atau Zulhas yang justru bertolak belakang.
Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mulyawan Ranamanggala melaporkan, pasca dicabutnya larangan ekspor Crude Palm Oil atau CPO, harga minyak goreng kemasan masih mengalami peningkatan.
Ketua Komisi Persaingan Usaha Ukay Karyadi menyatakan, pihaknya siap membantu pemerintah jika dibutuhkan dalam pelaksanaan audit perusahaan kelapa sawit.
Komisioner KPPU, Chandra Setiawan mengatakan adanya perbedaan perspektif antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan KPPU dalam melihat revisi kebijakan yang akan melabeli berpotensi mengandung....
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan ketersediaan bahan pokok secara nasional aman tercukupi menjelang Idulfitri yang tinggal menghitung hari.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat adanya potensi isu persaingan tidak sehat dalam draft revisi kebijakan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan, ada perusahaan minyak goreng yang tidak kooperatif dalam proses penyelidikan dugaan kartel minyak goreng.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengagendakan pemanggilan sebanyak 10 perusahaan terkait kasus dugaan pelanggaran produksi dan pemasaran minyak goreng
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil 10 perusahaan terkait kasus dugaan pelanggaran minyak goreng. Panggilan akan dilakukan dalam rentang waktu 14-19 April 2022.Baca juga: Deretan Fakta-fakta....
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil 10 perusahaan terkait kasus dugaan pelanggaran minyak goreng yang akan dilakukan pada 14-19 April 2022.