Tempo menghormati rekomendasi Dewan Pers dalam kasus pengaduan Menteri BUMN Erick Thohir. Tempo siap menjalankannya.

Dewan Pers memberi waktu kepada Tempo 10 hari untuk hak jawab kepada Menteri BUMN, Erick Thohir. Tenggat waktu itu diberikan, setelah proses mediasi.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir yang memilih melaporkan keberatannya atas konten media massa kepada Dewan Pers.

Pertemuan ini dilakukan untuk mempertanyakan perkembangan regulasi Publisher Rights yang ditunggu-tunggu industri media siber, pada Selasa (11/7/2023).

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, ada perbedaan dari karya jurnalistik dan nonjurnalistik, Kamis (22/6/23).

Insan pers diminta untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam pemberitaan mengenai Pemilu 2024. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga suasana kondusif.

Dewan Pers mengupayakan adanya kesamaan pandangan dari parpol, penegak hukum, lembaga penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan, dan insan pers tentang pemberitaan pemilu.

Dewan Pers meminta partai politik (parpol) untuk tidak diskriminatif terhadap media dan pelit informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

Dewan Pers mengajak semua pihak, mulai dari partai politik, para pemangku kepentingan, dan masyarakat, hingga insan pers agar berkolaborasi dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Dewan Pers menerbitkan surat edaran bagi komunitas pers, aparat negara, hingga masyarakat umum menjelang Pemilu 2024. Dewan pers meminta di tahun politik ini semua pihak tetap menjaga kemerdekaan pers.

Tingkat kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia semakin meningkat. Tindak kekerasan tersebut berupa penganiayaan fisik, ancaman, intimidasi, pelecehan, serta penghalangan terhadap pekerjaan jurnalistik....

Insan pers diingatkan terkait pentingnya jurnalisme positif. Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, pada Senin (17/4/2023).

Dalam peraturan ini perusahaan pers wajib memberi upah pada wartawan dan karyawan sesuai dengan upah minimum provinsi paling sedikit 13 kali setahun atau THR.

Dewan Pers menyoroti fenomena banjir iklan bernuansa pornografi di media massa.

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyebut telah menyerahkan usulan draft Perpres Publisher Right ke Presiden Joko Widodo.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pihaknya akan tidak segan untuk memanggil media yang masih menyediakan ruang untuk iklan bernuansa pornografi.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengaku telah menyerahkan usulan draf Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Right ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Komis Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana menegaskan akan secara proaksi dan proaktif melakukan fungsi kontrol terhadap iklan bernuansa pornografi di sejumlah platform media....

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu merespons banyaknya pemberitaan tentang tidak perlunya pendaftaran perusahaan pers ke Dewan Pers.

Dubes RI untuk untuk Kerajaan Arab Saudi terus berupaya untuk memenuhi imbauan Presiden RI Joko Widodo terkait pemanfaatan produk Indonesia untuk kebutuhan jemaah haji dan umroh. Imbauan tersebut dipastikan....