Rencana Kejaksaan Agung melelang sejumlah barang rampasan milik para terpidana kasus mega korupsi dan pencucian uang pada PT Asuransi Jiwasarya (persero) didukung DPR.
Menteri BUMN Erick Thohir mencatat restrukturisasi pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai 97%. Sebelumnya, pemegang saham menargetkan restrukturisasi akan berakhir pada akhir Mei 2021.
JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan perlawanan atas putusan majelis hakim PN Tipikor yang membatalkan dakwaan 13 terdakwa Manajer Investasi (MI).
Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai telah bekerja keras dalam mengungkapkan skandal kasus korupsi di PT Jiwasraya dan Asabri yang kompleks dan fenomenal.
Penyidik kasus korupsi Jiwasraya dinilai tak profesional usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membatalkan surat dakwaan terhadap 13 perusahaan Manajemen Investasi (MI) dalam kasus PT Asuransi....
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mengaku belum menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tentang pembatalan dakwaan 13 korporasi kasus Jiwasraya.
Majelis hakim PN Tipikor dinilai keliru menafsirkan Pasal 19 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, yang mengatur perlindungan hukum pihak ketiga.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan pangkat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta.
Pakar Hukum Pidan Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting menilai penyitaan aset yang dilakukan pada kasus Jiwasraya dan Asabri dinilai pembangkangan hukum.
Sejumlah fakta kasus Jiwasraya yang terabaikan di persidangan mulai terungkap ke publik. Kondisi perusahaan asuransi pelat merah itu ternyata baru memburuk di Oktober 2018, atau di era kepemimpinan Hexana....
Terdakwa pihak yang mengatur dan mengendalikan lawan transaksi (counterparty) dalam pengelolaan instrumen investasi saham dan reksa dana dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Piter Rasiman mengikuti jalannya....
Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyebut bila kasus Jiwasraya bisa saja dihentikan jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu membuktikan aliran dana.
Pakar Hukum TPPU, Yenti Garnasih menilai dasar hukum rencana Kejagung melelang sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya tidak memadai.
Jika dilakukan secara konsisten dan benar, penegakan hukum dalam penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa menggairahkan instrumen investasi di pasar modal.