Proses pembentukan UU KUHP baru telah mengakomodasi ketentuan hukum internasional seperti ketentuan pidana mati bersyarat atau secara alternatif dan tidak ditempatkan sebagai pidana pokok.
Penerapan UU KUHP tentang tindak pidana perzinahan atau hubungan status tanpa pernikahan tidak memengaruhi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
InJourney memastikan keberadaan UU KUHP yang baru disahkan, khususnya mengenai pasal perzinahan, tidak berdampak pada sektor pariwisata secara nasional.
Respons atas pengesahan UU KUHP beberapa hari lalu ternyata tidak hanya muncul di dalam negeri, tapi juga datang dari luar negeri, salah satunya Australia.
Wisatawan mancanegara bermain selancar air di Pantai Batu Bolong, Kuta Utara, Badung, Bali, Sabtu (10/12/2022). Pemerintah Provinsi Bali minta wisatawan mancanegara untuk tidak khawatir datang ke Pulau....
Sosialisasi norma serta pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tanggung jawab dari semua pihak,
Pihak asing ikut menyoroti terkait pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Di antaranya soal butir yang tertuang pasal perzinaan.
Menparekraf Sandiaga Uno buka suara terkait gegernya pasal pidana hubungan seks di luar nikah dalam KUHP. Aturan tersebut disahkan pada Selasa (6/12/2022).
Ketua Umum DPP LBH Perindo Ricky Kurnia Margono menyayangkan tidak ada pembahasan maksimal terkait sejumlah pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Anggota Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November 2022 agar diberikan ruang untuk berdialog membahas soal Kitab Undang-Undang....
Anggota Komisi III DPR Habiburokman meminta turis asing tak perlu khawatir akan dipenjara jika datang ke Indonesia untuk berlibur dan menginap bersama pasangan di luar pernikahan.
Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) kembali menggelar Webinar mingguan bertajuk KUHP Baru, Apa Dampak Positifnya Bagi Masyarakat pada Jumat 9 Desember 2022.Webinar Partai Perindo ini juga disiarkan....
Anggota Komisi III DPR RI Nuhammad Rano Alfath mengakui banyak kritikan disampaikan kelompok masyarakat sipil terkait polemik sejumlah pasal di Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan....
Pakar Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Wina Armada menyatakan, pelaksanaan kemerdekaan pers tetap mengikuti UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 meski Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah....