Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk mencabut aturan perda dan perkada terkait pemberian sanksi saat kerumunan.

Setelah PPKM dicabut, ahli virologi dan biologi molekuler dari Universitas Udayana, Prof. I Gusti Ngurah Kade Mahardika ingatkan Kementerian Kesehatan hal ini.

Pemerintah bisa saja memberlakukan PPKM pandemi Covid-19, meski saat ini telah dicabut oleh Presiden Jokowi. Hal ini ditegaskan Mendagri, Tito Karnavian.

Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak mengaitkan pencabutan PPKM dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.

Presiden Jokowi memastikan pencabutan PPKM berlaku mulai hari ini, Jumat, 30 Desember 2022. Namun Jokowi mengingatkan status kedaruratan Covid-19 tidak dicabut.

Menkes Budi meminta masyarakat segera melengkapi vaksin Covid-19 setelah PPKM dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (30/12/2022).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh daerah Indonesia.

Presiden Jokowi memastikan bansos tetap diberikan kepada masyarakat yang berhak meski status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh daerah Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh daerah Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh daerah Indonesia.

Dengan dicabutnya PPKM, maka tidak ada lagi pembatasan mobilitas masyarakat di seluruh Tanah Air.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengingatkan destinasi wisata di Indonesia harus tetap menjaga prokes jika PPKM dicabut pada 31 Desember 2022.

Penghentian kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai bisa menjadi langkah awal untuk transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan belum menerima laporan terkait Keputusan Presiden (Keppres) tentang pencabutan atau penghentian PPKM Covid-19.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai capaian vaksinasi perlu terus ditingkatkan agar pengendalian Covid-19 di Indonesia bisa secara berkelanjutan.

Meski kasus Covid-19 melandai, Indonesia semestinya tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa penyesuaian akan dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meyakini rencana pemerintah menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah melalui kajian mendalam.

Kasus Covid-19 setelah libur Natal dan Tahun Baru 2023 akan jadi ukuran apakah PPKM akan dicabut atau tidak.