Era kenormalan baru atau new normal dinilai menjadi momentum yang pas untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

RUU Cipta Kerja berpotensi memperburuk deforestasi di Indonesia dan menghapus serangkaian keberhasilan yang telah diraih dalam upaya pencegahannya.

Ekonom Universitas Lambung Mangkurat Muhammad Handry Imansyah mengingatkan kepada publik bahwa terdapat sisi positif dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Direktur Eksekutif IDD Bambang Arianto meluruskan isu hilangnya upah minimum provinsi bagi para pekerja atau buruh dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Sosiolog Unpad Budi Radjab: lingkungan itu bersifat sustainable. RUU Cipta Kerja menyangkut soal lingkungan juga sehingga sama pentingnya untuk dikritisi.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung, Aldrin Herwany berharap, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bisa disahkan tahun ini.

Peraturan upah minimum yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai akan membawa dampak postif bagi buruh atau pekerja.

Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, membantah anggapan RUU Cipta Kerja klaster pendidikan, ciptakan pasar bebas di bidang pendidikan.

Greenpeace Indonesia mengungkapkan sektor kesehatan dan kehutanan menjadi urgen untuk segera dibenahi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono memastikan, tidak akan ada pergantian sistem upah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Pemerintah meluruskan anggapan yang menyebut beleid dalam RUU Cipta Kerja akan membuka akses seluas-luasnya bagi TKA dan meminggirkan tenaga kerja lokal.

Pengamat pendidikan tinggi, Edy Suandi Hamid menjelaskan, hal positif dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) bagi dunia pendidikan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai, RUU Cipta Kerja mampu membuka peluang investasi, salah satunya pertanian.

Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) bakal menempuh jalur hukum jika draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari pemerintah dipaksakan disahkan sebagai undang-undang,

Ekonom melihat ada empat permasalahan nyata yang bisa terjadi apabila RUU Cipta Kerja tidak disahkan.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Teddy Anggoro memastikan, RUU Cipta Kerja takkan berdampak terhadap Pondok Pesantren (ponpes) tradisional.

Pemerintah dinilai, mesti memanfaatkan momentum RUU Cipta Kerja untuk menjalin kerja sama produksi alat utama sistem senjata (alutsista) dengan swasta.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak semua serikat pekerja memantau setiap pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di DPR.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR kembali masuk ke Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang omnibus law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Bamsoet mengapresiasi dukungan berbagai serikat buruh terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah dan parlemen memudahkan masuknya investasi ke Indonesia.