Mendagri Tito Karnavian meminta para Pj Kepala Daerah yang masih berstatus ASN maupun TNI/Polri untuk mundur jika ingin maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
Pada Agustus 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa Indonesia telah menghadapi situasi darurat judi online. Berdasarkan catatan pemerintah, pada tiga bulan pertama tahun 2024, perputaran....
Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto meminta Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) harus dirasakan manfaat keberadaannya. Utut tak ingin kedua lembaga ini hanya....
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan tengah menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk membahas empat revisi Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR.
Dewan Pembina Partai Golkar meminta dan mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebab, kelompok ini kerap melakukan tindak kekerasan....
Komisi III DPR meminta sistem pendidikan dan implementasi reformasi TNI-Polri perlu dievaluasi. Hal itu menyikapi bentrokan yang terjadi antara anggota Brimob dengan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) di....
Pemerintah, TNI, Polri, intelijen, dan pemda diharapkan bisa lebih responsif menghadapi KKB OPM yang terus melakukan teror pembantaian warga dan aparat.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengakui dua orang anggotanya tewas dalam kontak tembak bersama TNI /Polri di lokasi tambang Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis 4 April 2024 kemarin.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan kegiatan bukber merupakan bukti sinergitas antara TNI-Polri hingga lembaga dan kementerian terkait.
Sebanyak 4.105 personel gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah (pemda) dikerahkan mengamankan kegiatan Operasi Ketupat Jaya 2024 menyambut pelaksanaan libur dan Hari Raya Idulfitri 1445 H. Personel....
Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) Jakarta mengapresiasi kinerja TNI-Polri dalam menjaga pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Sebab pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai.
Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta mulai 12 April 2024 mendatang.