Pemerintah dan DPR seharusnya mematuhi Putusan MK dengan melakukan perbaikan terhadap UU dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya untuk terus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha.

Menurut Jumhur, ada suatu realita yang harus dihadapi soal bagaimana memberikan perlindungan terhadap para pekerja Indonesia

Sebanyak 93 peraturan daerah (Perda) di Kota Cimahi harus dicabut karena berbenturan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Wakil Ketua KSPSI Matias Tambing (tengah) bersama pengurus memberikan keterangan usai melaksanakan HUT ke-49 dan Kongres X KSPSI di Jakarta. Minggu (20/2/2022). Menyikapi isu mutakhir dengan mengeluarkan....

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia I Wayan Sudirta menilai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja dari sudut positif dapat dipresiasi.

Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta....

Massa buruh menggelar aksi demo menyuarakan kembali penolakan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (7/2/2022).Massa aksi yang tergabung dalam....

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia sudah mengajukan surat izin dari satu pekan yang lalu. Partai Buruh juga sudah mengajukannya sejak dua hari lalu.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI berencana memanggil Fadli Zon untuk mengklarifikasi atas cuitannya tentang Undang-Undang Cipta Kerja di akun Twitter-nya.

Kepastian tersebut disampaikan anggota Baleg dari Golkar Firman Soebagyo menyusul masuknya revisi UU Cipta Kerja dalam daftar kumulatif terbuka.

Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan pemerintah siap melaksanakan putusan MK dengan merevisi Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di 2022 bersama dengan DPR RI.

Menko Polhukam Mahfud MD menyambut baik dan mendorong digelarnya diskusi serta perdebatan dengan segala kontroversinya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebut bahwa proses legislasi UU Ciptaker inkonstitusional.

Menteri BUMN Erick Thohir mengakui putusan judicial review UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan MK berdampak pada perusahaan pelat merah.

Puan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memberi jaminan keamanan dan kepastian investasi pada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri.

Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak usah khawatir ihwal keputusan MK yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta berharap revisi UU Cipta Kerja bia selesai hanya dalam kurun waktu satu tahun sehingga tidak akan mempengaruhi iklim investasi.

Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita menilai UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan akhir batas waktu revisi yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi memastikan iklim investasi di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.