Masih sering ditemukannya konflik agraria di Kota Pagaralam akibat adanya mafia tanah, membuat Kejaksaan Negeri setempat akan membuat Satgas Sistem Informasi Pemberantasan Mafia Tanah.
Pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang diadakan pada 23-25 Desember 2021 di Lampung nanti, Forum Bahtsul Masail akan membahas soal reforma agraria yang hingga saat ini belum tuntas.
Peringatan Hari Tani Nasional tahun ini masih saja diwarnai konflik agraria antara-rakyat dan pengusaha. Rizal Ramli pun membeberkan solusi hal tersebut.
Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Blitar dirayakan ratusan petani dan mahasiswa dari unsur GMNI dengan menggelar unjuk rasa di Kantor Pemkab Blitar.
Kementerian ATR/BPN bersama BPOLBF sepakat menerapkan prinsip LUCIS guna meminimalisasi konflik agraria dalam pembangunan destinasi pariwisata Labuan Bajo.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin rakyat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. Dengan begitu, maka konflik agraria yang terjadi selama ini dapat diminimalisir.
Inisiatif Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menggandeng empat CSO dalam konflik agraria mendapat dukungan dari kalangan pegiat reformasi birokrasi.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam masih tetap berlaku sebagai salah satu rujukan dalam mengatasi....
Ribuan petani menggelar aksi protes di perbatasan Singhu, New Delhi, India, Senin (14/12/2020). Dalam aksinya, para petani memprotes terhadap tiga undang-undang pertanian baru yang bertujuan merombak....
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan kalah oleh mafia tanah.
Ratusan warga masyarakat Batulawang, Kecamatan Cipanas, Cianjur melayangkan sejumlah tuntutan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) terkait mengambangnya pelaksanaan reforma agrarian di daerah....
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra menindaklanjuti pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Jayapura, Papua.
Pelaksanaan omnibus law atau UU Cipta Kerja dicemaskan kelompok aktivis lingkungan karena dianggap bakal memperparah kerusakan lingkungan. Omnibus law dinilai