Influencer dan buzzer istilahnya belakangan ini kerap berseliweran. Masyarakat memang harus tau dan paham apa perbedaan antara keduanya. Influencer memiliki definisi mereka yang dapat memberikan pengaruh....
Mantan Menpora Roy Suryo melaporkan 2 pegiat media sosial ke Polda Metro Jaya karena telah mengunggah sebuah video yang menceritakan kasus kecelakaan yang dialaminya dengan Lucky Alamsyah beberapa waktu....
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah M Din Syamsuddin menyoroti adanya fitnah terhadap penceramah Ustaz adi Hidayat terkait pengumpulan dana solidaritas untuk Palestina.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengkritik aktivitas para pendengung (buzzer) yang selalu membangun narasi perpecahan di antara anak bangsa.
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur (Jatim) mengapresiasi kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam mengtasi pandemi COVID-19
Gheiz Chalifah mengaku selalu memberikan jawaban yang sama atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan tentang survei capres tentang elektabilitas Anies Baswedan.
Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas membantah tudingan yang menyebut adanya radikalisme dan taliban di KPK sebagaimana yang ramai dibicarakan di media sosial.
Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) Heru Tjahjono menegaskan Pemprov Jatim tidak memiliki dan mempekerjakan buzzer atau pendengung di media sosial.
Pasalnya pelanggaran kerumunan prokes saat resepsi pernikahan, telah menyeret Habib Rizieq Shihab dalam persoalan hukum dan kasusnya saat ini tengah berjalan.
Ekonom Faisal Basri mengunggah grafik tax ratio Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia di laman twitternya @FaisalBasri, Rabu (3/3).
Mantan Menpora yang juga pengamat telematika Roy Suryo ikut bersuara soal polemik BuzzerRp dan RUU Minuman Keras (Miras). Polemik tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, ada yang pro dan kontra.
Keberhasilan buzzer dalam perhelatan pemilihan gubernur Jakarta berlanjut pada perhelatan politik lain. Tak hanya di Jakarta, buzzer merambah hingga daerah.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan sepakat dengan usulan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) nomor 11/2008, terutama terkait pasal karet.
UU ITE saja dinilai tidak cukup. Perlu ada undang-undang yang mengatur etika, kesadaran dan ketertiban dalam menggunakan jejaring informasi dan media sosial.