Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mengaku belum menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tentang pembatalan dakwaan 13 korporasi kasus Jiwasraya.
Majelis hakim PN Tipikor dinilai keliru menafsirkan Pasal 19 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, yang mengatur perlindungan hukum pihak ketiga.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan pangkat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta.
Pakar Hukum Pidan Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting menilai penyitaan aset yang dilakukan pada kasus Jiwasraya dan Asabri dinilai pembangkangan hukum.
Sejumlah fakta kasus Jiwasraya yang terabaikan di persidangan mulai terungkap ke publik. Kondisi perusahaan asuransi pelat merah itu ternyata baru memburuk di Oktober 2018, atau di era kepemimpinan Hexana....
Terdakwa pihak yang mengatur dan mengendalikan lawan transaksi (counterparty) dalam pengelolaan instrumen investasi saham dan reksa dana dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Piter Rasiman mengikuti jalannya....
Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyebut bila kasus Jiwasraya bisa saja dihentikan jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu membuktikan aliran dana.
Pakar Hukum TPPU, Yenti Garnasih menilai dasar hukum rencana Kejagung melelang sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya tidak memadai.
Jika dilakukan secara konsisten dan benar, penegakan hukum dalam penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa menggairahkan instrumen investasi di pasar modal.
Menteri BUMN Erick Thohir, kembali merombak Dewan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perubahan struktur manajemen ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukan pada penurunan IHSG, tapi menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal, baik dari investor institusi maupun ritel.
Kementerian BUMN akan melakukan pembenahan dana pensiun (dapen) di perusahaan pelat merah. Langkah bersih-bersih itu untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Restrukturisasi polis anuitas pensiunan Jiwasraya dinilai banyak melanggar UU dan opsi dari restrukturisasi ini sangat merugikan pemegang polis anuitas.
Kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri yang diusut Kejagung ternyata membuat perusahaan sekapasitas PT SMR Utama Tbk kesulitan mencari pinjaman untuk pembiayaan alat berat dan suku cadang.