TNI AL menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan. Upaya ini merupakan tekad TNI AL dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian....
Pelaku usaha, terutama emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), diminta agar menyampaikan laporan kinerja tahunan secara benar jika tidak ingin berurusan dengan hukum.
Ada 69 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan, di mana 52 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir 30 September 2020.
Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) Alan DV Fernandez menyebut ada kesalahan dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Periode Oktober 2020 yang terupload di....
Dalam pengumuman BEI yang dikutip dari keterbukaan informasi BEI tercatat ada sebanyak 26 perusahaan yang belum membuat laporan keuangan kuartal III/2020.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dengan Aplikasi SIMDA Keuangan tingkat Kabupaten Gowa Tahun Anggaran....
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta tengah menyusun SOP pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Rp4,4 Juta bagi sektor perusahaan yang dikecualikan.
Tercatat cukup banyak perusahaan yang belum pernah membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report (SR) dan mencari partner yang berpengalaman.
BPJAMSOSTEK diberi amanah untuk mengelola empat program dana Jaminan Sosial (DJS). Yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja
BPJAMSOSTEK diberi amanah untuk mengelola empat program dana Jaminan Sosial (DJS), yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan pemerintah hanya single entry dan based cash. Pemerintah belum memiliki standar akurasi pemerintahan yang menjadi pedoman praktisi akuntansi pemerintah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Fraud atau kecurangan dalam suatu laporan keuangan riskan dan kerapkali terjadi, baik secara global maupun di Indonesia. Banyak skandal-skandal akuntansi