Realisasi investasi mineral dan batu bara sepanjang tahun 2020 mencapai USD4,01 miliar. Angka ini dibawah target yang direncanakan tahun 2020 sebesar USD7,75 miliar.

Pemerintah tengah menyiapkan peraturan turunan dari UU Minerba agar badan usaha di sektor pertambangan dapat segera melanjutkan kegiatannya tanpa kendala.

PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) meraih dua penghargaan di ajang Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik

Kementerian ESDM memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menerapkan kaidah teknik pertambangan mineral dan batubara yang baik tahun 2020.

Pandemi telah membuat harga komoditas dan tambang mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, realisasi investasi mineral dan batubara tahun ini akan meleset dari target.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melantik 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon 1) dan 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2) di lingkungan Kementerian ESDM hari....

Kondisi tersebut bisa dilihat dari beberapa faktor seperti meningkatnya tren kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM.

Sanksi bagi yang tidak mengacu HPM dan HPB berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan ijin usaha pertambangan.

Sampai April 2020 produksi dan penjualan mineral dan batubara belum terganggu. Namun, dari Mei hingga akhir tahun kemungkinan bisa turun hingga minus 20%.

Massa yang tergabung dalam DPP HIPPI itu menuntut Dirjen Minerba Kemen ESDM tak memperpanjang izin usaha PT KPC karena belum membayar ganti rugi lahan warga.

Di tengah polemik keberadaan UU Minerba yang bakal digugat MK, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia mendukung penuh keberadaan hasil revisi UU tersebut.

Pengawas operasional di bidang pertambangan mineral, dan batubara, terdiri atas tiga tingkatan. Antara lain, POP, POM, dan Pengawas Operasional Utama (POU).

Kepala divisi litigasi Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Jamil Burhanudin menilai, beberapa pasal dalam revisi UU Minerba melanggar konstitusi.

DPR akan membawa RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas sehingga dapat segera dibahas untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan di dalam....

Dua pasal dalam Revisi Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi sorota pengusaha karena dinilai merugikan.

Pimpinan Komite II DPD sepakat meminta pimpinan DPD mengirim nota keberatan atau nota protes kepada pemerintah dan DPR terkait proses pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang.

Ruwetnya mengurus perizinan dan tumpang tindih regulasi antar kementerian/lembaga menjadi kendala utama sehingga investor malas invetasi di Indonesia.

Meski telah disahkan, revisi Undang-Ubndang (UU) No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang terus menuai polemik.

Sejumlah kalangan menilai pengesahan RUU Minerba oleh DPR dan pemerintah dianggap hanya mengungtungkan oligarki dan tidak berpihak pada rakyat kecil.