Direktur Jenderal PKH Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, pihaknya bakal melakukan intervensi terhadap para peternak ayam yang saat ini terlilit utang.

Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menerima 752 laporan sepanjang 2022 lalu. Dari laporan yang masuk, pemerintah

Ombudsman mengungkap saat ini banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang sudah lunas mencicil KPR namun sertifikat hak milik tidak bisa diberikan.

Sebanyak 586 instansi pemerintah mendapat penilaian dari Ombudsman RI terkait predikat kepatuhan standar pelayanan publik

Aksi impor beras yang bakal dilakukan pemerintah mendapatkan kritik keras dari Ombudsman RI karena belum memenuhi keseluruhan indikator pengambilan keputusan impor beras berdasarkan UU.

Pemkab Barito Kuala tandatangani kesepakatan dengan Ombudsman RI terkait komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik, di Kantor Ombudsman RI di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan, pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan sebuah proses yang tidak singkat sehingga bisa dipelajari.

Ombudsman menyatakan bahwa pelaku industri melaporkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu dan merumahkan ratusan ribu pekerja.

Anggota Ombudsman RI melakukan audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam rangka menghimpun informasi perihal pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam proses permohonan pendaftaran pelayanan pertanahan pertama kali dan permohonan pemecahan sertifikat.

Ombudsman RI menilai dalam kasus gangguan ginjal akut pada anak di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berpotensi melakukan maladministrasi.

Ombudsman RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera menetapkan gangguan ginjal akut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kasus tindak kekerasan pada mahasiswa, ALP (19), beberapa waktu lalu berujung pada pelaporan terhadap pihak kampus ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan.

Ombudsman RI mendesak agar pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi segera dilakukan setelah kebijakan kenaikan harga dilakukan.

Ombudsman RI menilai penahanan produk impor hortikultura oleh Barantam dengan alasan tidak memiliki rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH)

Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat meminta agar pihak sekolah dan komite sekolah mengembalikan uang sumbangan yang telah terlanjur dipungut kepada siswa.

Ombudsman RI menyatakan masalah yang muncul di sektor pertanian adalah soal data sebagai rujukan pengambilan kebijakan sebab sering terjadi perbedaan data.

Ombudsman mengungkapkan berdasarkan hasil investigasi, persoalan minyak goreng belum tuntas, sebab di beberapa daerah masih mengalami disparitas harga.

Ombudsman RI menyoroti tidak efektifnya penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang diberlakukan untuk semua wilayah Indonesia.

Pembatasan penggunaan BBM Pertalite perlu mempertimbangkan jenis kendaraan yang mayoritas digunakan masyarakat, dalam hal ini sepeda motor dan angkutan umum.