Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi mengatakan, memerangi politik uang harus dimulai dari desa. Makanya Bawaslu saat ini terus mendorong terbentuknya desa pengawasan

Ketua Bawaslu Sulsel menyinggung tentang potensi pelanggaran dalam pemilu, salah satunya politik uang. Hal ini disampaikannya dalam pelaksanaan sosialisasi kemah.

Terdakwa kasus bagi-bagi uang di Pilkada Tangsel, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia Willy Prakarsa, mengajukan novum atau bukti baru.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menilai pemilu dan politik sangat erat dan saling berkaitan. Dia menyebut selama ini proses pemilu di Indonesia sangat transaksional sehingga....

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei nasional bertajuk Pilkada dan Politik Uang di Masa Wabah Covid-19. Rilis survei disampaikan secara online atau daring pada Minggu 10 Januari 2021.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel segera membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Tim Advokasi dan Legal Pasangan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (ASKB) menghormati keputusan Bawaslu Kutai Timur yang menyatakan tidak bisa melanjutkan laporan mereka terkait dugaan money politics.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menangani 104 laporan dugaan politik uang selama masa tenang Pilkada Serentak 2020. Di antaranya di Sumbawa dan Mataram.

Sejumlah kasus politik uang pada pilkada 2020 di Sulsel yang kandas. Penyebabnya, terduga pelaku politik uang kabur saat hendak dimintai keterangannya.

Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 02 Mohammad Idris-Imam Budi Hartono membantah tudingan bahwa pihaknya melakukan politik uang menjelang pemungutan suara.

Dugaan politik uang terjadi di Depok pada Pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Temuan dugaan tersebut pun sudah dilaporkan oleh kuasa hukum pasangan Calon Wali Kota Depok nomor urut 01 Pradi Supriatna-Afifah....

Dua kasus dugaan politik uang yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Blitar selama berlangsungnya proses pilkada, dinilai minim alat bukti. Kasus yang diterima

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng sedang menelusuri dugaan politik uang dalam Pilkada Serentak. Terdapat 21 kabupaten/kota di Jateng yang menggelar Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Selayar menerima tiga laporan dugaan politik uang, yang terjadi jelang pencoblosan. Tiga laporan ini masing-masing dikaitkan

Direktur Eksekutif Sudra Fadhli Harahab melihat, pilkada kali ini memang berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya karena dilaksanakan di tengah ancaman virus Covid-19.

Pemerintah meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berlaku netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada hari ini.

Jaringan Pemuda Pemerhati Pemilu dan Pilkada (JP3) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demonstrasi di Bawaslu dan Gakkumdu Konawe Selatan, pada Selasa

Ketua Umum DPP Pospera, Mustar Bonaventura mengimbau seluruh pengurus anak cabang di Kota Medan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS Pilkada Medan.

TPS (Tempat Pemungutan Suara) di daerah pasangan calon dan anggota DPRD Kabupaten Blitar bertempat tinggal, dinilai sebagai kawasan paling rawan terjadi

Warga Balusu Takalasi, melaporkan temuan dugaan politik uang jelang Pilkada Barru ke Bawaslu. Awalnya dugaan politik uang ini beredar di media sosial facebook