Sejumlah fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR meminta agar RUU PKS tetap masuk di Prolegnas Prioritas 2021 yang akan dibahas pada Oktober 2020 mendatang.

Pemerintah dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR didesak mencabut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2020

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa Komisi VIII DPR telah menarik usulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengharapkan DPR realistis dengan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie berpendapat sebaiknya RUU HIP dicabut dari prolegnas karena telah memperluas konflik dan perpecahan.

Tak cukup hanya ditunda, KAHMI mendesak DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas karena dinilai dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPR akan membawa RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas sehingga dapat segera dibahas untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan di dalam....