Ketua MPR RI Bambang Soesatyo setuju atas pandangan dan usulan perubahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).
Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno bersama Purnawirawan TNI mendatangi Pimpinan MPR RI guna memberikan saran dan masukan terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Menkumham Yasonna Laoly melemparkan bola panas RUU HIP ke DPR dalam Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 di Baleg DPR, Kamis (2/7/2020).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS menuntut penjelasan wakil pemerintah, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait RUU HIP.
Pemerintah dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR didesak mencabut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2020
Badan Legislasi (Baleg) DPR menegaskan kewenangan untuk mencabut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bukan lagi berada di Baleg karena sudah disahkan menjadi RUU usul inisiatif....
Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah pihak mendorong para pengusul RUU HIP dapat diproses secara hukum.
Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kewenangan untuk mencabut Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bukan lagi berada di Baleg.
Pancasila bukan saja menjadi sumber etika dan pemersatu, tetapi dia juga harus diterjemahkan sebagai tempat berlindung yang equal bagi seluruh anak bangsa.
Anggota DPD Fahira Idris mengatakan tidak cukup hanya menunda pembahasan, tapi RUU HIP harus dihentikan. Pemerintah dan DPR sebaiknya tidak lagi mengajukan RUU serupa.
PDIP sebagai inisiator, yang seperti diberitakan, secara terang benderang berani membuka lembaran luka lama yang sensitif menyoal paham komunisme (PKI) untuk dihidupkan.
Pancasila sebagai sebuah konsensus sudah final. Pengamat politik Cecep Hidayat meminta pemerintah dan DPR pertimbangkan lagi kelanjutan pembentukan RUU HIP.