Penyelesaian pembangunan proyek jalan tol milik PT Waskita Karya Tbk, (WSKT) menjadi fokus pemerintah saat ini, usai batalnya kucuran PMN Rp 3 triliun kepada WSKT di tahun ini.

Penggabungan atau merger 2 BUMN Karya yakni antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya Tbk (HK) ditargetkan terealisasi awal 2024.

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan demi efisiensi sehingga dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur.

Pemerintah memutuskan membatalkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun untuk PT Waskita Karya Tbk dan mengalihkannya kepada PT Hutama Karya.

Pemerintah membuka opsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait Waskita Karya, yang gagal bayar bunga obligasi.

Waskita Karya menyatakan tidak dapat melakukan penyetoran pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2020

Saham PT Waskita Karya Tbk, (WSKT) didepak alias dikeluarkan dari indeks IDX BUMN 20. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bagian darri tanggung jawab.

Wakil Menteri BUMN II Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya melakukan kajian secara komprehensif terlebih dahulu sebelum menjual jalan tol Waskita.

Salah satu ruas Tol Trans Jawa milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan dijual ke investor strategis, namun hingga kini belum ada investor yang tertarik.

Direktur Utama Waskita Karya, Mursyid mengatakan, perbaikan operasional dan keuangan sudah dilakukan sejak 2021 lalu.

Waskita Karya melalui unit bisnisnya yaitu Infrastructure II Division memenangkan tender untuk mengerjakan pembangunan proyek Jalan Feeder Distrik KIPP IKN.

Waskita Karya belum mengakui terkait adanya dugaan pemalsuan laporan keuangan untuk periode tertentu, begini kata Dirut barunya Mursyid.

Begini kata Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko terkait kerugian para vendor impas dari Waskita Karya yang menunda membayar utang.

PT Waskita Karya Tbk menunda pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 seri B. Penundaan tersebut dikarenakan perusahaan dalam proses review MRA.

Tim jaksa penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memanggil mantan Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) berinisial MC pada Jumat (16/6/2023).

Kementerian BUMN akan menindak tegas perkara dugaan pemalsuan laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (WIKA/Persero) Tbk.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menduga rekayasa laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sudah terjadi sejak 2016 lalu.

Buntut dugaan manipulasi laporan keuangan oleh dua BUMN Karya, BPKP mendapatkan perintah audit keuangan dari Menteri BUMN.

Bantah laporan keuangan palsu, PT Waskita Karya Tbk dan kantor akuntan publiknya menegaskan bahwa pembuatan laporan keuangan mengacu aturan yang berlaku.

Kementerian BUMN mengakui sejumlah ruas tol milik Waskita Karya belum memiliki nilai keekonomian yang tinggi, bila harus didivestasi alis dijual ke investor saat ini.