Radio Republik Indonesia (RRI) angkat bicara perihal isu efisiensi atas kegiatan operasional yang berimbas pada pengurangan jumlah karyawan di perusahaan penyiaran publik tersebut.
Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto mendukung kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada Januari 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,76% secara bulanan (mtm), yang tercermin dari penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99.
Ikatan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak pimpinan LPSK untuk menyampaikan moratorium alias penundaan layanan perlindungan kepada publik.
Komisi II DPR mengingatkan kepada pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan aturan bekerja dari rumah atau Work Form Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Diketahui, sejumlah kementerian/lembaga....
Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai program retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang sangat diperlukan. Dia memperkirakan kegiatan tersebut tidak menelan banyak biaya.
Pengusaha yang tergabung dalam Apindo dan PHRI mulai was-was pemangkasan anggaran di Pemerintah Pusat maupun Daerah akan berdampak buruk terhadap kelangsungan sektor Bisnis.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menghemat anggaran dengan kebijakan efisiensi. Menurut dia, kekayaan negara harus sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Maka itu, berbagai....
Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi Jiwasraya.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya merespons pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.
DPR menunda semua rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga saat ini. Hal itu diketahui dari adanya surat edaran yang dikeluarkan pimpinan DPR.
Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintahan Prabowo Subianto berimbas pada operasional Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Semarang.
Alih-alih mencapai efisiensi, langkah penghematan APBN yang buntutnya banyak pos anggaran di Kementerian dan lembaga dipangkas dinilai justru akan memberi dampak negatif bagi perekonomian.
Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menyampaikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diambil.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut terdampak efisiensi anggaran sebesar 50,35% atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun.
Mendikdasmen Abdul Muti mengonfirmasi bahwa pemotongan anggaran sebesar Rp8 triliun di Kemendikbud tidak akan memengaruhi anggaran untuk pendidikan, seperti Program BOS dan PIP.
BKN akan menerapkan work from anywhere (WFA) selama 2 hari dan work form office (WFO) selama 3 hari dalam sepekan sebagai konsekuensi efisiensi anggaran.