Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0. DPRD DKI....
DPRD DKI Jakarta hari ini, Senin (15/3/2021) baru saja meminta keterangan pihak PT Pembangunan Sarana Jaya terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama Yoory C Pinontoan.
Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil PT Pembangunan Sarana Jaya untuk mengklarifikasi dugaan korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Sejumlah pekerja beraktivitas di loaksi proyek pembangunan rumah DP 0 rupiah di Cilangkap, Jakarta, Jumat (12/3/2021). Pembangunan rumah DP Nol Rupiah di lokasi baru sebanyak 850 unit rusun yang tersebar....
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Pembangunan Sarana Jaya pada 2019 yang disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.
Dugaan korupsi lahan DP 0 Rupiah yang dilakukan Direktur Perumda Sarana Jaya, Yorri masih menjadi tanda tanya. Geizh diminta buktikan terlibat atau tidaknya Anies dalam kasus korupsi tersebut.
Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono memuji langkah Anies yang langsung menonaktifkan Dirut BUMD yang telah ditetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan tanah untuk rumah DP 0%. .
KPK menetapkan Direktur Umum Perumda Pembangunan Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta sebagai tersangka. Kasusnya tentang penyelewengan anggaran 2019 untuk pembelian lahan perumahan DP nol persen.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusutkasus dugaan korupsipembelian tanah untukProgram DP 0Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 meter....
Tim penyidik KPK dikabarkan telah menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya sebuah kantor di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu (3/3/2021) lalu.
Sejumlah kader Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengakui diiming-imingi DP uang Rp20 juta untuk mau ikut Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit
Keputusan tersebut merupakan bagian kebijakan KSSK dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi.
Peneliti ICW Wana Alamsyah menyindir Perumnas dan Pengelola Apartemen Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat lantaran tak terbuka terhadap laporan keuangan.
Apersi menilai pungutan BPHTB masih sangat memberatkan semua kelompok properti. Apersi berharap agar pemerintah bisa meringankan BPHTB menjadi di bawah 2,5%.
Fakta di lapangan kebijakan DP minimal 1% saja masih banyak yang tidak diikuti perbankan. Bahkan ada beberapa perbankan yang masih memberikan DP minimal 5%..