Rencana pemerintah memberikan stimulus penundaan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ditentang KSPI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengklaim bahwa tim perumus (timus) lebih kuat posisinya ketimbang tim teknis yang dibentuk pemerintah bersama serikat buruh yang mendukung....

Rencana pemerintah untuk memberikan bantuan subsidi bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta terus memantik beragam reaksi publik. T

Rencana pemerintah membantu pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan disambut baik serikat pekerja. Penyaluran dananya harus tepat sasaran.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan jutaan buruh terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika pandemi Covid-19 tak juga selesai pada 2021.

KSPI menyatakan, sedang konsolidasi kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

KSPI juga sedang membela perselisihan karyawan PT Steady Safe Tbk, yang bergerak sebagai salah satu operator di Transjakarta.

KSPI menginginkan lapangan pekerjaan yang ada diberikan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia.

Gojek juga dinilai tidak melakukan perundingan dengan karyawan dan meminta izin kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan istilah kenormalan baru (New Normal) membingungkan buruh dan masyarakat kecil Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya (THR) dikenai denda sebesar 5%.

KSPI menentang rencana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengeluarkan kebijakan yang melonggarkan pengusaha untuk tidak membayar THR 100 persen atau bisa mencicil.

Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana masuknya 500 TKA China ke Indonesia. Tindakan itu justru dinilai menciderai rasa keadilan rakyat dan buruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menyesalkan jika Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membolehkan perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan banyak perusahaan di Jakarta yang masih beroperasi dan tak mengindahkan PSBB.

Dengan data PHK yang bombastis dan saat yang sama DPR membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, maka ada kesan seolah-olah Omnibus Law adalah solusi.

Kenapa masih saja menekan buruh dengan minta upah dan THR yang dibayar tidak penuh? Seharusnya pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh bergandengan tangan mencari solusi terbaik.

KSPI mempertanyakan data PHK yang dikeluarkan pemerintah yang berbarengan dengan keinginan dari pengusaha untuk tidak membayar upah serta THR secara penuh.

Pandemi wabah COVID-19 telah berdampak luas terhadap sektor ekonomi. Tak sedikit dari perusahaan yang terpaksa memberlakukan PHK dan merumahkan pegawainya.