Para turis asing jangan khawatir karena Bali menjamin privasi mereka terlindungi.

Masa peralihan pemberlakuan KUHP yang baru disahkan adalah 3 tahun sejak diundangkan. Karena itu perlu adanya penyesuaian peraturan-peraturan teknis.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi merespons kritikan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Yong Kim terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kembali sosialisasikan KUHP yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022 .

Polemik pasca-disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidak bisa terhindarkan. Banyak elemen masih mengkritisi draf KUHP baru karena terdapat 12 pasal yang dinilai pro-kontra.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri tak khawatir dengan pemangkasan hukuman minimal bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam KUHP terbaru.

Lima berita pilihan dalam Sindo 5 News, Selasa(7/12).

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak disahkannya RKUHP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat berujung ricuh.

Ancaman ini tertuang pada Bab Minuman dan Makanan yang Memabukkan, Pasal 424 ayat (1). KUHP.

Sepeda motor pelaku bom bunuh diri Mapolsek Astana Anyar terparkir di sekitar lokasi. Pelat nomor depan ditempel selembar kertas putih dengan tulisan mencolok.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis merespons kritikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim. Hal itu lantaran Sung Yong Kim mengeritisi....

Pemerintah memastikan RKUHP yang disahkan DPR menjadi Undang-undang tidak akan mengganggu investasi dan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo mengatakan bakal ada gerakan massa dalam jumlah besar untuk menolak KUHP.

Indonesia sudah seharusnya memproduksi aturan hukum pidananya sendiri karena telah merdeka pada 17 Agustus 1945.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah di Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana.

TII menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang tetap memaksakan agar RKUHP segera disahkan kendati kelompok masyarakat sipil menyuarakan beberapa catatan.

RKUHP yang telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) mengatur pemotongan hukuman mati bagi seorang terpidana yang dijatuhkan vonis tersebut.

Aturan pengecualian tindakan aborsi akibat korban perkosaan itu tertulis pada Pasal 463 ayat (2) KUHP.

Menkumham Yasonna H Laoly menganggap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi titik awal reformasi bagi penyelenggaraan pidana di Indonesia.