Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertolak ke Amsterdam, Belanda untuk mempromosikan Undang-Undang Omnibus Law kepada bos-bos perusahaan multinasional.
Keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum petugas di lapangan serta pencegahan pada korupsi.
Pemerintah terus bergerak cepat menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Peraturan teknis tersebut ditargetkan rampung pada Jumat 26 November 2020.
Habib Rizieq Shihab juga menyinggung soal Undang-Undang Omnibus Law saat ceramah dalam Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020) malam.
Mendagri Tito Karnavian mulai melakukan konsultasi publik terkait pembuatan aturan turunan UU Ciptaker berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Pemerintah pusat telah mulai menyusun aturan aturan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Terkait itu, Mendagri Tito Karnavian minta usulan kepala daerah hingga DPRD.
Melihat berbagai parameter dan berbagai faktor program pemulihan ekonomi termasuk disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja, tahun 2021 diperkirakan menjadi waktu yang tepat untuk melakukan IPO.
Beleid dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menghadirkan berbagai kemudahan usaha terutama bagi pelaku UMKM.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali memunguti sampah di tengah aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berlangsung di depan
Ketua Umum Bara JP Viktor S. Sirait berharap kesalahan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru diteken Presiden Jokowi tidak menjadi polemik berkepanjangan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki manfaat untuk menciptakan pelaku usaha baru di kalangan mahasiswa.
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) optimistis UU Ciptaker dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Massa dari berbagai elemen buruh kembali berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Dalam aksi massa meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu pencabutan UU Cipta Kerja.
Massa buruh berunjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat (28/10), sembari demo mereka memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Sejumlah Anggota TNI AD membujuk sekumpulan remaja tanggung untuk membubarkan diri usai demo tolak omnibus law yang digelar di kawasan Patung Kuda berakhir, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Unjuk rasa tolak....
Massa mahasiswa dan buruh kembali menggelar unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10/2020). Massa aksi menuntut presiden untuk mencabut Omnibus Law....
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja dinilai sebagai reformasi struktural terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah dan DPR.