Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai sangat mudah mengakhiri polemik kenaikan PPN 12%. Sebab, untuk mengubah itu hanya butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk mengajukan....

Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra, menyampaikan pendapatnya terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang menurutnya perlu dikaji ulang.

Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa saat ini belum ada program bantuan sosial (bansos) khusus untuk meredam dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%.

Presiden Prabowo Subianto diminta tampil ke publik untuk menjelaskan sikap dan alasan pemerintahannya menaikkan PPN 12%.

Rencana pemerintah yang akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai Januari 2025 menjadi sorotan. Terlebih pada sektor pendidikan.

Kenaikan PPN harus konsisten hanya menyasar barang-barang mewah dan pengusaha besar

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno mengakui akan ada gejolak ekonomi di tengah masyarakat ketika awal pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN)

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan memberikan sejumlah catatan terhadap rencana implementasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan, Presiden Prabowo Subianto akan mendengarkan seluruh kritik, protes, keberatan-keberatan yang disampaikan publik terkait dampak....

Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menegaskan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 adalah amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Soal kenaikan PPN 12% akan dibahas mendalam dalam program One On One di SINDOnews TV pada Jumat (27/12/2024) bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

Pengamat politik menyoroti memanasnya hubungan Partai Gerindra dengan PDIP terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen. Politik Indonesia bak drakor.

Apakah transaksi QRIS kena PPN 12%? pertanyaan ini jadi pembahasan utama setelah pemerintah berencana untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2025 mendatang.

Denny Sumargo mengkritik rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen yang berlaku 1 Januari 2025. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menambah beban masyarakat.

Petisi meminta Presiden membatalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen, banjir dukungan. Hingga pukul 14.07 WIB, petisi tersebut tembus 174.740 tanda tangan.

Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dan Rieke Diah Pitaloka mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah dipastikan mengalami kenaikan dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025.

Politikus Partai Golkar Misbakhun meminta PDIP tidak cuci tangan atas kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut.

Kenaikan PPN 12% menuai pro kontra di masyarakat. Sikap pemerintah yang tetap memberlakukan PPN 12% ditentang sejumlah pihak, termasuk tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan (PDIP).