Anggota Panja RUU Cipta Kerja, Lamhot Sinaga, mengapresiasi DPR dan serikat pekerja yang menghasilkan kesepahaman poin-poin krusial dalam RUU Cipta Kerja.

Hipmi menyambut baik empat poin kesepahaman yang dihasilkan Tim Perumus (Timus) RUU Cipta Kerja yang terdiri dari DPR dan perwakilan serikat pekerja.

Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno mengatakan, adanya RUU Cipta Kerja akan menghapuskan praktek pungli yang kerap terjadi di sektor transportasi lalu lintas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berjanji akan memperjuangkan aspirasi kaum buruh mengenai Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Massa aksi tolak RUU Cipta Kerja dari elemen buruh KSPI membubarkan diri dengan tertib, Selasa (25/8/2020) siang. Aksi yang berlangsung sekitar dua jam setengah di depan Gedung DPR/MPR RI berakhir dengan....

Para menolak draf RUU omnibus law Cipta Kerja dari pemerintah yang sampai saat ini masih berada di DPR.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar, mendukung semangat pemangkasan birokrasi dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pertemuan tim perumus RUU Cipta Kerja terdiri dari DPR dan perwakilan serikat pekerja menghasilkan empat poin kesepakatan terkait RUU Cipta Kerja.

Sarbumusi ingin tetap ada pengupahan tunggal yakni UMP dan memperbaiki rumusannya agar tidak ada disparitas merugikan pekerja, khusus untuk pasal PKWT.

DPR dan perwakilan serikat pekerja yang tergabung dalam Tim Perumus RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, menyepakati 4 poin krusial yang menjadi aspirasi buruh.

Menurut Anis, RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan investasi dengan cara memberikan kemudahan dalam perizinan.

Dalam situasi itu dimana pekerja lemah, bisa memunculkan radikalisme ekonomi, dimana pelaku usaha bisa melakukan pemaksaan-pemaksaan.

DPR dan 16 perwakilan serikat buruh telah menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerhaan dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Pengamat Ekonomi Undip Prof FX Sugiyanto mengatakan, RUU Cipta Kerja yang dikritik oleh beberapa kalangan masih bisa diperbaiki dan tetap perlu disahkan.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa anggota DPR yang hadir dalam acara ini mengumpulkan uang dari kantong pribadi masing-masing untuk membayar sewa ruangan di hotel.

Proses dialog antara DPR dan Serikat Buruh akan terus berlanjut seiring dengan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Sebanyak 30 serikat buruh dilibatkan DPR untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang omnibus law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) melihat pemerintah dan DPR sedang berupaya mengakomodasi semua kepentingan terkait RUU Cipta Kerja dan mengambil jalan tengah dengan adanya tim tripartit.

Akademisi UI, Ima Mayasari, menyatakan, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) tak menyelesaikan hambatan investasi.

Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia menilai, RUU Cipta Kerja yang kini tengah dibahas DPR RI membutuhkan koreksi, terutama yang berkaitan dengan perizinan.