Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan Badan Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secepat-cepatnya sebelum tenggat waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional....

Kondisi perbaikan kesehatan harus diikuti dengan memastikan kebijakan ekonomi yang lebih kondusif untuk menyediakan lapangan kerja dan perekonomian. Kuncinya investasi yang dibawa oleh spirit UU Cipta....

Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan Rika Irianti menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional....

DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah dan pengusaha tidak lagi menggunakan UU Cipta Kerja sebagai acuan penetapan upah dan kebijakan terkait tenaga kerja lainnya.

Kepala Bidang Hukum Partai Perindo Chris Taufik mengapresiasi dan mendukung putusan MK yang memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Rocky, sejak awal UU Cipta Kerja memang bukan barang bagus. Tetapi karena tukar tambah politik, MK mesti menyelamatkan banyak pihak.

FSPPB turut menanggapi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan, mendapat respons dari AHY.

MK menerima sebagian permohonan gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh empat pemohon.

PKS mengapresiasi Putusan MK, yang menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertentangan dengan UUD 1945.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat putusan MK berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dan berimplikasi luas terhadap agenda pemerintahan Presiden Jokowi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian gugatan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan oleh pemohon dari kalangan buruh. Salah satunya, MK memerintahkan....

Putusan MK terkait UU Cipta Kerja dinilai tak lazim karena tak sesuai dengan objek materi yang diuji, yakni pertentangannya dengan UU No 12 tahun 2011 jo perubahannya.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis....

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.

Pemerintah berjanji menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni melakukan perbaikan UU tersebut dalam 2 tahun.