PT Pos Indonesia kembali menyalurkan bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada para KPM. Kali ini bantuan diserahkan ke 2.500 KPM di Semarang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud MD. Jokowi mengaku menghormati....

Mahkamah Konstitusi (MK) tak menemukan korelasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan kenaikan suara salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai tidak ada korelasi antara penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan pilihan pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) melayangkan gugatan class action kepada penyelenggara negara berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) saat masa Pemilu 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengklaim bantuan pangan beras tidak berkaitan dengan momentum kampanye Pilpres.

PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND menyalurkan bansos program PKH dan sembako selama Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1445 Hijiriah atau Lebaran 2024

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hanya cash transfer atau bantuan tunai.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak berani mengusulkan bantuan sosial (bansos) El Nino kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membandingkan pemberian bantuan sosial (bansos) di Indonesia dan sejumlah negara lain pada kurun waktu akhir 2023.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak dikaitkan dengan pesta demokrasi atau Pemilu 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi menteri pertama yang memberikan keterangannya di depan para hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan....

Wapres Maruf Amin berkeyakinan empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 akan memberikan gambaran utuh mengenai bansos.

Presiden Jokowi menyalurkan bantuan 10 kg beras kepada ratusan warga di Kabupaten Merangin, Jambi, Rabu(3/4).

Sebanyak 29% pemilih memilih salah satu paslon dalam Pilpres 2024 karena penggelontoran bansos. Hal ini dikatakan oleh Ahli Psikologi Politik UI Hamdi Muluk.

Saksi dari kubu Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Suprapto menunjukkan bukti sebuah beras bantuan sosial (bansos) bergambar Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU Pilpres 2024.

Ahli Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk mengatakan peningkatan bansos berkorelasi dengan meningkatnya perilaku voting, kepercayaan, dan dukungan dari penerima manfaat.

Franz Magnis Suseno Ahli Kubu Ganjar-Mahfud memberikan keterangannya sebagai saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/4).

Hamdan Zoelva mengapresiasi langkah Majelis Hakim MK mengundang empat menteri guna menelusuri tata kelola bansos yang diberikan menjelang Pilpres 2024.

Ada seorang Lurah di Riau yang terungkap ikut terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.