Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) menyelesaikan seluruh permintaan review tunggakan tagihan tahun 2020 yang diajukan Kementerian Kesehatan sebesar Rp3,897 triliun.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat hingga kuartal I-2021 uang negara yang diamankan mencapai Rp 8 triliun yang berasal dari efisiensi program pemerintah.
Menurut BPKP, urusan 97.000 data fiktif aparatur negeri sipil (ASN) bukanlah masalah pelik karena semua transaksi gajinya masih tercatat dan bisa ditelusuri.
Tim investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal diterjunkan untuk mengusut adanya dugaan data pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga fiktif. Adapun jumlah data PNS yang diduga fiktif....
Sebanyak 57 warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Perumahan Griya Melati telah dievakuasi ke Pusat Isolasi BPKP Ciawi, Kabupaten Bogor. Sementara, satu pasien terkonfirmasi positif Covid-19 isolasi....
BPKP mencatat terjadi dua kali tunggakan insentif nakes sejak April 2020. Tunggakan pertama sebesar Rp 581 miliar untuk 98.333 nakes dan kedua sebesar Rp 231 miliar untuk 29.289 nakes.
Gubernur Kalteng meminta peran optimal BPKP untuk mendorong kinerja pemda dalam mengelola keuangan dan administrasi agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalteng meraih opini WTP.
Gubernur Kalteng melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin (19/4/2021).
Hasil reviu BPKP menyimpulkan sebagian dari total tunggakan insentif tenaga kesehatan yang ada telah memenuhi kelengkapan persyaratan formil untuk dibayarkan.
Pemkab Bulukumba mengajak Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sulsel untuk terus melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan di Kabupaten Bulukumba.
Pemkot Bogor menyiapkan Kampus 2 Pusdiklatwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ciawi, Kabupaten Bogor, menjadi pusat isolasi pasien COVID-19 orang tanpa gejala (OTG).
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat potensi kecurangan anggaran vaksinasi cukup besar karena program vaksinasi yang memiliki tantangan berat.
BPKP siap untuk mengawal program yang telah dicanangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.