Kemenaker mengundang 106 rektor perguruan tinggi se-Indonesia melakukan uji sahih Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, dan pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan.

Usai resmi dideklarasikan, Federasi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Indonesia (FERPUKPI) menyatakan siap mengawal kebijakan pemerintah yakni menjadikan Indonesia poros maritim dunia.

UU ini dihadirkan karena indeks daya saing usaha Indonesia belum memuaskan dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan rasio wirausaha di Indonesia.

Apindo menilai pengendalian pandemi Covid-19 masih akan menjadi instrumen dan faktor terpenting untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional sepanjang 2021.

Industri kelapa sawit cukup stabil dan tidak terpengaruh saat dunia tiarap dilanda pandemi Covid-19. Saat sektor lain melemah, industri sawit menjadi tulang punggung dan penyelamat perekonomian nasional.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengadakan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bidang Jasa Konstruksi Sebagai Tindak Lanjut UU Cipta Kerja.

Menko Airlangga Hartarto mengatakan, antusiasme Asosiasi Bisnis dari negara-negara mitra dagang Indonesia menghadiri acara ini menunjukkan keseriusan mereka untuk memahami UU Cipta Kerja.

Dampak positif UU Cipta Kerja bagi perguruan tinggi, yakni perguruan tinggi memiliki peluang terbuka untuk berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam riset dan inovasi.

Langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai tepat oleh banyak kalangan.

Pemerintah menyiapkan pembentukan tim independen untuk menyerap masukan, tanggapan dan usulan masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan, terkait substansi dan muatan dari RPP dan RPerpres UU Cipta Kerja.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pembuatan aturan turunan terkait UU Ciptaker.

Ketua DPN Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (Petani), Satrio Damardjati menilai, perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tak hanya itu, Omnibus Law....

Pengesahan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disambut baik berbagai pihak. Sebab, UU sapu jagat ini menjadi terobosan pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa kemudahan berusaha di Indonesia sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan negara tetangga kita yang selalu ada top 5 atau top 3.

Sebab, melalui regulasi sapu jagat ini, pemerintah akan melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

Kesalahan pengetikan (typo) yang terjadi dalam UU Ciptaker yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada (2/11) lalu masih menyisakan persoalan.

Pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja atau buruh melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Lebih dari 1.000 perwakilan buruh dari Jawa Barat dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa dan pengajuan judicial review UU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Mahkamah Konstitusi (MK),.

Kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sangat diperlukan karena berpotensi positif untuk mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia. Termasuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi yang implikasinya....