Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menyoroti persoalan denda impor beras atau demmurage yang merugikan negara senilai Rp294,5 miliar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, modus yang digunakan oleh para pelaku judi online (judol) sangat variatif. Mulai dari penggunaan money changer melalui penukaran valuta....

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan proses penanganan perkara penyelidikan soal denda impor beras Rp294,5 miliar bisa dilanjutkan kepada tahap penyidikan.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri turut menyoroti persoalan denda impor beras yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp294,5 miliar.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyinggung persoalan tingginya impor dan krisis pangan yang mengancam Indonesia.

BPS mencatat impor pakaian jadi dari China hingga Vietnam masih membanjiri Indonesia. Impor pakaian jadi berupa pakaian rajutan dan bukan rajutan terbanyak dari China.

Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa memprediksi program makan siang gratis akan memicu impor pangan. Sebab, produksi pangan di Indonesia sedang menurun.

Denda impor beras memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan karena berpotensi adanya unsur kesengajaan menggelembungkan anggaran negara.

Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor pada Juli 2024 sebesar USD21,74 miliar atau naik 17,82 persen. Nilai impor migas senilai USD3,56 miliar, sedangkan impor nonmigas senilai USD18,18 miliar.

Anggota Uni Eropa (UE) ini disebutkan terus meningkatkan impor dari Rusia, meskipun ada sanksi di seluruh daratan UE terhadap Moskow.

Potensi keruginan negara hingga mencapai ratusan miliar tersebut diperkuat dengan keberadaan 1.600 kontainer berisi beras yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Bea Cukai memfasilitasi impor berbagai peralatan canggih yang akan digunakan dalam pengembangan kota IKN. Mulai dari kereta kanpa rel hingga taksi terbang.

Demurrage atau denda impor beras menjadi sorotan usai terungkapnya 1.600 kontainer berisi beras tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang diungkap Kemenperin.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar turut menyoroti terkait demmurage beras impor yang beropotensi merugikan negara.

Wakil Presiden Maruf Amin mendapatkan laporan komoditas saat ini cabai masih harus impor. Kondisi ini sangat ironis bagi negara agraris seperti Indonesia

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendry Saragih menerangkan, bahwa skandal demurrage impor beras merupakan bukti kegagalan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Bareskrim Polri telah berhasil menyita sekaligus memusnahkan 1.883 pakaian bekas hasil impor di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, 6 Agustus 2024

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan kasus di bidang ekonomi, mulai dari sektor importasi, pangan, hingga kesehatan.

Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal.

Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio menilai demurrage atau denda beras impor sebesar Rp294,5 miliar merupakan persoalan yang tidak wajar dengan sistem kerja lintas sektoral.