Mendag, Zulkifli Hasan mengaku, sebenarnya tidak setuju dengan keputusan impor beras 500.0000 ton yang direncanakan datang bertahap hingga sebelum panen raya 2023.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti keputusan Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton hingga akhir Desember 2022.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan bahwa dirinya sudah menandatangani izin impor beras sebanyak 200-300 ribu ton untuk Bulog.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berharap wacana impor beras dari pemerintah pusat bisa ditunda. Menurutnya impor beras ini bisa membuat harga hasil panen di petani jatuh.
Pro-kontra impor beras kali ini memberi pelajaran penting: pemerintah harus hati-hati dalam mengelola narasi perberasan ke ranah publik. Karena beras bukan hanya komoditas ekonomi, tapi juga politik.
Aksi impor beras yang bakal dilakukan pemerintah mendapatkan kritik keras dari Ombudsman RI karena belum memenuhi keseluruhan indikator pengambilan keputusan impor beras berdasarkan UU.
Seandainya Indonesia terpaksa mengimpor, adakah negara yang bersedia mengekspor berasnya? Ironinya, negara-negara produsen beras sedang membatasi ekspor demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri.
Stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras dan membanjiri gudang Bulog, sebab kapasitas gudang cadangan Bulog belum terlalu besar.
Penambahan pasokan beras oleh Bulog sebanyak 500 ribu ton dianggap tergolong sedikit untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang mencapai ratusan jiwa.
Pedagang beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, mendesak pemerintah untuk segera melakukan impor beras lantaran pasokan beras di pedagang kian menipis.
Budi Waseso mengatakan sebelum berencana impor, untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, Bulog telah berupaya mencarinya dari pemasok lokal atau swasta.
Bapanas menilai rencana impor beras oleh Bulog sebagai langkah tepat di tengah serapan beras dalam negeri yang menipis. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, juga mengantisipasi potensi krisis pangan.
Wacana impor beras yang diutarakan Bulog di tengah produksi dalam negeri yang masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat penolakan dari petani.
Jokowi memastikan Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini tidak lagi melakukan impor beras karena hasil produksi beras secara nasional mencapai 31 juta ton.
Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Riyanto menilai salah satu keberhasilan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai Menteri Pertanian adalah meningkatnya....
Indonesia tak akan mengimpor beras hingga akhir tahun karena cadangan beras pemerintah (CBP) dalam negeri sudah dapat terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat.