Kuburan bantuan sosial (bansos) yang ditemukan di Depok, Jawa Barat, tidak hanya berupa beras tapi juga barang sembako lainnya seperti telur dan tepung terigu.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya akan meninjau kuburan ratusan ribu ton beras bantuan sosial (bansos) Presiden Jokowi di Depok.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut beras bansos yang ditemukan dikubur di Jalan Tugu Jaya, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, bukan miliknya.

Penyidik Dit Tipideksus Bareskrim Polri menyatakan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyelisik legitimasi 777 rekening milik ACT.

Hari ini Polres Metro Depok akan memeriksa JNE, Kementerian Sosial (Kemensos), hingga Bulog terkait kasus kuburan beras Bansos Presiden di Sukmajaya, Depok.

Kementerian Sosial RI menyalurkan paket Bantuan Atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial) di Desa Telia Kecamatan Sakra, Lombok Timur, baru-baru ini.

Kementerian Sosial RI melalui Sentra Wirajaya Makassar menyalurkan paket bantuan Atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial) di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam persidangan, kuasa Kemensos selaku termohon menyampaikan bahwa informasi yang diminta pemohon adalah informasi terbuka sehingga dapat diberikan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf mengkritik langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Izin pengelolaan donasi yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah dicabut oleh Kementrian Sosial (Kemensos). Hal ini ternyata tidak berpengaruh terhadap ACT

Presiden ACT Ibnu Hajar mengaku akan menyampaikan surat permohonan pembatalan izin kepada Kemensos.

Kemensos mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap karena melanggar aturan pengumpulan dana bantuan.

Presiden ACT, Ibnu Khajar mengatakan pihaknya telah membuat surat dan bakal mengirimkannya ke Kemensos untuk meminta agar pencabutan izin PUB dibatalkan.

Presiden ACT Ibnu Khajar (kanan) bersama Ketua Dewan Pembina ACT N. Imam Akbari (kiri) memberikan keterangan pers terkait pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi....

Izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) resmi dicabut oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hal itu sebagai tindak

Pencabutan izin PUB ini merupakan tindak lanjut atas adanya dugaan pelanggaran peraturan pemerintah oleh ACT.

Itjen Kemensos memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai Permensos No 8 tahun 2021 huruf b.

Tidak berselang lama setelah berbagai media sosial maupun elektronik mengisahkan pahitnya hidup yang dialami oleh Ilham, bocah penjual gulali yang rela berjualan

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Wirajaya Makassar bergerak cepat menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Kementerian Sosial melalui UPT Sentra Wirajaya Makassar merespons informasi soal bayi penderita infeksi tumor butuh uluran tangan asal Kabupaten Bulukumba.